Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Inggris saat ini berencana untuk mengakhiri penerapan sederet langkah pembatasan terkait virus corona (Covid-19) pada 19 Juli mendatang, termasuk peraturan memakai masker.

Ini tentunya akan menjadi 'tes' apakah program vaksinasi yang mereka lakukan secara massive dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi warganya dari virus tersebut, termasuk varian B.1.617.2 (Delta) yang disebut sangat menular itu.

Lalu seperti apa aturan yang diberlakukan pemerintah Inggris sejak pandemi dimulai?

Baca juga: Inggris Kesulitan Menutup Total Perbatasan untuk Menekan Laju Penyebaran Covid-19

Baca juga: Semua Vaksin Covid-19 yang Disetujui WHO Efektif Hadapi Varian Delta

Pakar Kesehatan Masyarakat dan Pengajar Program Pascasarjana bidang Kesehatan Masyarakat University of Derby Inggris, Dono Widiatmoko mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan negara itu berbeda dengan negara lainnya.

Pemerintah Inggris sejak awal tidak melakukan penutupan perbatasan secara penuh, karena mempertimbangkan faktor 'ketergantungan' mereka terhadap moda transportasi.

Karena di sana, transportasi tidak hanya digunakan untuk mengangkut manusia saja, namun juga aktivitas keluar masuk barang hingga bahan pangan.

Nah, aturan yang mereka terapkan untuk menghindari masuknya varian baru dan mengurangi kasus Covid-19 adalah memasukkan daerah maupun negara yang sangat berpotensi menyebarkan virus ke dalam tiga kategori daftar yakni red, amber dan green list.

Termasuk varian baru yang saat ini banyak muncul, seperti Delta hingga Lambda,

"Jadi, sejak awal pemerintah inggris memang tidak membordernya secara 100 persen, hanya melibatkan list daerah-daerah yang (masuk) red list, amber list atau green list," ujar Dono, dalam virtual Diginas Tribunnews bertajuk 'Sukses Selandia Baru dan Eropa Kendalikan Covid-19', Kamis (8/7/2021) sore.

Apa itu red, amber dan green list ?

Perlu diketahui, di bawah aturan baru Inggris, setiap negara di dunia telah dimasukkan dalam salah satu dari tiga kategori yang mereka buat, yakni red list, amber list dan green list atau daftar merah, kuning, hijau.

Penggolongan ini pun tergantung pada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan, termasuk persentase populasi suatu negara yang telah divaksinasi, tingkat infeksi hingga varian yang muncul.

'Daftar merah (red list)'

Dalam kategori ini, terdapat negara-negara yang mendapatkan pelarangan total untuk dikunjungi.

Warga Inggris sangat dilarang untuk melakukan perjalanan ke negara yang masuk dalam red list.

Kecuali untuk warga negara Inggris serta Irlandia dan mereka yang telah menetap di Inggris, namun memutuskan pulang dari negara red list itu.

Kendati demikian, mereka yang ingin kembali ke Inggris harus mengeluarkan uang sebesar 1.750 poundsterling per orang untuk biaya mengisolasi diri di hotel yang disarankan pemerintah selama sepuluh hari sebelum pulang ke rumah masing-masing.

'Daftar hijau (green list)'

Sementara itu untuk green list, siapapun yang datang dari negara yang masuk dalam daftar ini, hanya perlu menunjukkan hasil tes negatif saja pada saat kedatangan di Bandara.

Mereka yang datang dari negara green list ini tidak perlu mengikuti persyaratan lainnya yakni mengisolasi diri.

'Daftar kuning (amber list)'

Negara yang masuk dalam kategori amber list Inggris ini cukup banyak, karena negara-negara ini 'kapanpun posisinya bisa bergeser' masuk ke red list maupun green list.

Dono menyampaikan bahwa awalnya Inggris tidak memasukkan satu pun negara ke dalam green list, namun akhirnya ada beberapa negara yang masuk kategori ini, termasuk Selandia Baru.

"Yang green list yang tadinya nggak ada, sekarang ada sedikit," kata Dono.

Sementara untuk negara yang masuk kategori red list cukup banyak, satu diantaranya adalah India, negara yang baru saja mengalami fenomena 'tsunami Covid-19'.

"Yang red list adalah negara-negara yang risiko tinggi membawa virus, khususnya berapa jenis varian, karena varian tambah banyak sekarang, ada Delta, ada Lambda dan sebagainya," jelas Dono.

Dono kemudian menuturkan bahwa pemerintah Inggris memang tipe pemerintah yang kerap mengubah kebijakannya terkait Covid-19 ini.

Namun saat ini, negara itu mengutamakan aturan untuk melakukan tes Covid-19 pada setiap warganya.

"Nah kebijakan pemerintah Inggris juga berubah-ubah, sesuai dengan kondisi Covid-19, tapi yang penting dilakukan adalah tes tes dan tes, tes pada virus SARS-CoV-2 dilakukan secara massive, jadi jumlahnya sangat besar," jelas Dono.

Untuk melakukan tes tersebut pada populasinya, Inggris tidak hanya mengandalkan PCR test saja namun juga Rapid Lateral Flow Test.

Tes ini ditujukan kepada mereka yang memang memiliki aktivitas dominan di luar rumah.

"Dan tes itu bukan hanya PCR, sekarang yang banyak di populasi adalah (rapid) lateral flow test atau tes antigen, ini dibagikan hampir kepada semua orang yang harus keluar rumah," papar Dono Dono.

Menariknya, saat negara lain memutuskan untuk menerapkan sistem belaja mengajar dari rumah, Inggris justru tetap membuka aktivitas belajarnya di sekolah.

Namun ada catatan penting yang harus diketahui bahwa pemerintah Inggris tentu telah menyiapkan siasat yakni memberikan tes antigen secara gratis pada setiap anak yang masih berusia sekolah, baik itu sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas.

"Pokoknya kalau di Inggris, sekolah itu buka dan anak-anak usia sekolah, baik primary school (sekolah dasar), secondary school (sekolah menengah pertama), high school (sekolah menengah atas) atau college diberikan tes antigen itu secara gratis," tegas Dono.

Tes antigen itu dilakukan dua kali setiap harinya saat anak tersebut hendak sekolah.

"Dan mereka harus tes itu dua kali, jadi setiap anak yang sekolah harus dites itu dua kali," tutur Dono.

Jika diketahui ada yang menunjukkan hasil tes positif, maka mereka wajib melakukan isolasi mandiri.

"Dan emreka yang diketahui positif, harus self isolate," pungkas Dono.