TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19. 

Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh Fraksi NasDem DPR RI.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Ali mempertanyakan apakah Gedung DPR memiliki fasilitas yang memadai atau tidak. 

"Permasalahan sekarang ini kan untuk ruang inap pasien. Kalau itu permasalahannya, pertanyaannya, apa hanya sekadar gedung yang bisa menampung, atau yang memiliki fasilitas? Kalau gedung DPR punya fasilitas nggak?" ujar Ahmad Ali, ketika dihubungi, Sabtu (10/7/2021).

Ahmad Ali justru mengusulkan adanya pemotongan gaji dari seluruh anggota DPR untuk menyewa hotel yang kemudian dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19. 

Sebab saat ini, banyak hotel-hotel yang cenderung sepi konsumen. Selain bisa dimanfaatkan sebagai tempat isolasi, para pengusaha hotel juga akan terbantu karena mendapatkan pemasukan. 

"Nah sekarang masih begitu banyak hotel-hotel yang hari ini, yang secara okupansi masih sangat rendah karena Covid-19ini. Nah ini yang kemudian disarankan untuk kita bisa jadikan tempat isolasi," ungkap dia. 

Baca juga: Gedung DPR/MPR Jadi RS Darurat, PAN: Usulan Jangan yang Sensasional

"Kalau kemudian gedung DPR, nanti di sana akan tambah buat kamar, buat kasur dan lain-lain. Bisa menjadi persoalan baru. Kalau di hotel-hotel, punya kamar-kamar dan lain-lain, permasalahannya di mana?," imbuhnya. 

Wakil Ketua Umum NasDem itu lantas mengimbau para anggota DPR untuk berpartisipasi menangani pandemi dengan mau memotong gajinya untuk digunakan menyewa hotel sebagai tempat isolasi. 

Ahmad Ali sendiri menegaskan Fraksi NasDem siap memotong gaji para anggotanya hingga 5-6 bulan guna membantu masyarakat yang terpapar Covid-19. 

"Kalau kemudian hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel melati, ini kalau memang anggota DPR mau berpartisipasi, saya mengusulkan ayo anggota DPR potong gaji berapa bulan untuk kemudian kita sumbangkan untuk menyewa tempat supaya masyarakat bisa terbantu. Fraksi NasDem siap kok untuk potong gaji 5 bulan, 6 bulan kok untuk membantu. Supaya kita bisa solutif," tegas dia. 

Dia juga mengatakan bahwa kantor DPR adalah simbol negara. Sehingga sistem bernegara dalam kondisi apapun harus tetap berjalan. Karenanya dia menolak usulan Fraksi Partai Demokrat. 

Selain itu, Ahmad Ali mengingatkan pula bahwa pandemi Covid-19 adalah musuh bersama. Penanganannya pun tak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun tanggung jawab bersama. 

"Jadi permasalahan penanganan pandemi ini tidak bisa lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama untuk kemudian dikerjakan bersama-sama. Jadi, siapa yang punya uang membantu uang, siapa yang punya tempat membantu tempat," tandasnya.