Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Pelaksanaan Vaksinasi Mandiri Berbayar Ditunda, Kimia Farma Sebut Dapat Respons dari Banyak Pihak

Tanggapan DPR hingga Dokter Tirta terkait pelaksanaan Vaksinasi Mandiri Berbayar, akhirnya ditunda Kimia farma

Pelaksanaan Vaksinasi Mandiri Berbayar Ditunda, Kimia Farma Sebut Dapat Respons dari Banyak Pihak
Tribunnews/Herudin
ilustrasi vaksinasi - 

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Ganti Winarno Putro mengabarkan Kimia Farma akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi mandiri yang berbayar yang sebelumnya dijadwalkan, Senin (12/7/2021).

Hal ini dilakukan, mengingat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi mandiri ini.

Dikutip dari Tribunnews,com, Senin (12/7/2021), oleh karena itu, pihaknya berencana untuk memanfaatkan masa penundaan ini untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi mandiri, yakni yang dikenal dengan vaksin gotong royong.

Selain itu, Ganti menyebut pihaknya akan kembali mengatur soal pengaturan pendaftaran calon peserta vaksinasi mandiri.

"Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujar Ganti, Senin (12/7/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Ganti juga mengungkapkan penundaan pelaksanaan vaksinasi mandiri ini akan dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," terang Ganti.

Respon Wakil Ketua Fraksi PKS DPR

Mengutip Tribunnews.com, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar sebagai cara mencari keuntungan dari rakyat.

Padahal seharusnya, vaksinasi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi bencana non-alam atau pandemi.

Halaman
1234
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas