"Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," jelas Netty. 

Menurut Netty, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi. 

Netty hanya takut, jika masyarakat berpikir, hanya orang yang mampu membeli vaksin saja yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi.

"Akses gratis vaksin Covid-19 bukan persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula soal mau antri atau tidak. Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," papar Netty. 

Respon Wakil Ketua Komite II DPD RI

Menanggapi program vaksinasi berbayar mandiri, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri menilai bahwa diterapkannya Keputusan Menteri Kesehatan itu telah merampas hak rakyat.

Bahkan, tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Hal tersebut diungkap Hasan Basri pada Minggu (11/7/2021).

“Dengan adanya keputusan yang dikeluarkan, negara semakin kacau. Sama saja merampas hak rakyat. Mengubah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi vaksin berbayar merupakan pelanggaran terhadap Sila ke-5 Pancasila, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai jaminan kesehatan dan prinsip keadilan,” tegas Hasan Basri dikutip dari Tribunnews.com, Senin (12/7/2021).

Menurut Hasan Basri, jika vaksin berbayar tatap diterapkan, seharusnya benar-benar menggunakan skema gotong royong.

Jika dalam pelaksanaan vaksinasi massal terdapat kendala, maka mungkin dapat menerapkan vaksinasi mandiri dengan sistem subsidi, yakni bagi pembeli wajib subsidi kepada rakyat kurang mampu dengan presentase 1:3 orang.

"Di tengah lambatnya pelaksanaan dan keterbatasan ketersediaan vaksin, seharusnya pemerintah memaksimalkan akses dan kemudahan dalam pelaksanaan vaksinasi. Sekalipun diterapkan paling tidak yang membeli wajib subsidi kepada rakyat kurang mampu, paling tidak 1:3 orang ," Ujar Hasan Basri.

Respon Dokter Tirta

Tirta Mandira Hudhi alias dr Tirta turut merespon adanya vaksinasi berbanyar mandiri untuk individu ini.