TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko mendukung adanya program Vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu.

Program vaksinasi tersebut dapat membantu mempercepat program vaksinasi nasional.

Menurut Moeldoko, Pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang menjalankan kewajibannya dalam melindungi rakyat  secara maksimal. Namun juga, dapat memberikan ruang-ruang alternatif pilihan kepada warganya untuk berbuat yang terbaik.  

Sehingga, segala inisiatif dan solidaritas yang muncul dari individu, kelompok masyarakat dan seluruh elemen hingga korporasi yang ingin membantu mempercepat penyelesaian Covid 19, termasuk mempercepat vaksinasi perlu disambut baik dan dibantu. 

“Inisiatif seperti ini (Vaksinasi Gotong Royong) perlu di tengah lonjakan angka Covid-19,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Selasa, (13/7/2021).

Rencananya kata Moeldoko vaksin berbayar ini, juga  akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia.

Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk Individu, dimana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja. 

Program vaksinasi berbayar tersebut tidak akan menghapus program vaksinasi gratis dari pemerintah.

“Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis,” kata Moeldoko.

Vaksinasi gratis oleh pemerintah, kata Moeldoko,  masih akan terus dilakukan  dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah ketersediaan vaksin gratis. Karena pada dasarnya vaksin Gotong Royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis.

 “Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silahkan dan bisa mengurangi beban anggaran negara, ” kata Moeldoko.

Baca juga: 1,4 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Program Gotong Royong Tiba di Indonesia

Moeldoko memastikan, pemerintah tetap dengan komitmennya memberikan vaksin Covid-19 gratis untuk rakyat demi melindungi mereka dan menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Pemerintah bahkan mempercepat target pemberian menjadi 1 juta per hari di bulan Juli dan naik lagi pada Agustus  mendatang. Jangkauan vaksinasi juga terus diperluas. 

Karenanya, pemerintah meminta dukungan semua pihak untuk terlibat dalam program ini supaya segera keluar dari pandemi Covid-19. Salah satu yang ingin terlibat adalah pengusaha dan korporasi melalui program Vaksinasi Gotong Royong.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi Gotong Royong untuk individu. Kemudian, aturan ini diubah menjadi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 di mana pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau perorangan pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pemerintah sebelumnya mengizinkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu, yang secara resmi digelar pada  Senin 12 Juli, sebelum kemudian ditunda.

PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan 8 klinik di 6 kota di Jawa dan Bali.

Adapun jenis dan harga vaksinasi Covid-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 yakni  menggunakan vaksin Sinopharm dosis lengkap dengan harga Rp 879.140.

Keputusan pemerintah yang akan mulai membukan vaksinasi berbayar tersebut kemudian mendapat kritikan banyak pihak, diantaranya anggota DPR dan YLKI.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan vaksin gotong royong yang berbayar dijual di apotek-apotek tertentu harus ditolak.

“Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Dia menilai kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.  Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar. 

“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.