Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti turut memberikan tanggapan terkait program vaksin berbayar.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut terkesan mengedepankan aspek keuntungan alias bisnis.

"Saya tidak paham dan sulit memahami kebijakan Pemerintah tentang vaksin berbayar. Aroma bisnisnya sangat kuat," kata pria yang karib disapa Abe tersebut saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).

Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan situasi masyarakat saat ini.

Bukan malah merencanakan kebijakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Ia meninlai saat ini bukan waktu tepat untuk menerapkan kebijakan vaksin berbayar.

Baca juga: Desak Pemerintah Batalkan Kebijakan Vaksinasi Berbayar, ICW Ungkap Potensi Penyelewengan

"Meskipun demikian, masalah yang sekarang ini terjadi bukanlah masyarakat tidak mau vaksin. Tetapi pelaksanaan vaksinasi yang lambat karena berbagai kendala teknis dan birokrasi," kata Abe.

Atas dasar itu, Abe meminta pemerintah fokus dalam pencapaian target vaksinasi untuk masyarakat.

Menurut dia, hal itu harus dimaksimalkan agar upaya menekan penyebaran Covid-19 dapat tercapai.

"Akan lebih baik dan bijak kalau Pemerintah memaksimalkan pencapaian target vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bidang Pustaka dan Informasi, Dadang Kahmad juga turut memberikan tanggapannya atas rencana pemerintah tersebut.

Dadang mengatakan, rencana penerapan itu perlu ditinjau kembali, sebab akan meresahkan masyarakat.

Baca juga: Menkes Siap Terima Masukan atas Kontroversi Vaksin Covid-19 Berbayar

"Iya harus ditinjau kembali," kata Dadang saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).