Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti turut memberikan tanggapan terkait program vaksin berbayar.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut terkesan mengedepankan aspek keuntungan alias bisnis.

"Saya tidak paham dan sulit memahami kebijakan Pemerintah tentang vaksin berbayar. Aroma bisnisnya sangat kuat," kata pria yang karib disapa Abe tersebut saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).

Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan situasi masyarakat saat ini.

Bukan malah merencanakan kebijakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Ia meninlai saat ini bukan waktu tepat untuk menerapkan kebijakan vaksin berbayar.

Baca juga: Desak Pemerintah Batalkan Kebijakan Vaksinasi Berbayar, ICW Ungkap Potensi Penyelewengan

"Meskipun demikian, masalah yang sekarang ini terjadi bukanlah masyarakat tidak mau vaksin. Tetapi pelaksanaan vaksinasi yang lambat karena berbagai kendala teknis dan birokrasi," kata Abe.

Atas dasar itu, Abe meminta pemerintah fokus dalam pencapaian target vaksinasi untuk masyarakat.

Menurut dia, hal itu harus dimaksimalkan agar upaya menekan penyebaran Covid-19 dapat tercapai.

"Akan lebih baik dan bijak kalau Pemerintah memaksimalkan pencapaian target vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bidang Pustaka dan Informasi, Dadang Kahmad juga turut memberikan tanggapannya atas rencana pemerintah tersebut.

Dadang mengatakan, rencana penerapan itu perlu ditinjau kembali, sebab akan meresahkan masyarakat.

Baca juga: Menkes Siap Terima Masukan atas Kontroversi Vaksin Covid-19 Berbayar

"Iya harus ditinjau kembali," kata Dadang saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).

Dalam penjelasannya, Dadang menyatakan kalau jika nantinya pemerintah meresmikan penerapan vaksin berbayar, dikhawatirkan akan timbul keraguan di masyarakat.

Keraguan yang dimaksud Dadang adalah, masyarakat jadi membandingkan kualitas vaksin berbayar dengan yang selama ini digratiskan pemerintah.

"Khawatir menimbulkan keraguan kualitas vaksin gratis," ucap Dadang.

Tak hanya itu, kata Guru Besar Sosiologi Agama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut mengatakan rencana vaksin berbayar berpotensi menghambat gerakan vaksinasi nasional yang selama ini sedang berjalan.

Baca juga: Rapat Bersama Luhut dan Erick Thohir, Ketua KPK Ungkap Potensi Kecurangan Vaksin Berbayar

Sebab, nantinya akan banyak masyarakat yang ragu melakukan vaksin.

"Dikhawatirkan menghambat vaksinasi nasional," katanya.

Atas dasar itu, Dadang meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mengkaji kembali rencana ini, terlebih saat ini sedang menunda penerapan vaksin berbayar tersebut.

Sebab dirinya lebih mendukung gerakan vaksinasi gratis yang dinilai memudahkan masyarakat.

"Lebih mendukung vaksinasi gratis diperluas jangkauan dipermudah aksesnya. Masyarakat bisa memilih jenis vaksin yang disukai," kata Dadang.