Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lonjakan Covid-19 di kota-kota besar kian mencemaskan. Khususnya di DKI Jakarta.

Dibanding di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), DKI Jakarta memiliki angka Covid-19 tertinggi yaitu, 714.595 orang terkonfirmasi positif Covid-19 pada Jumat (16/7/2021).

Mengenai ini, Juru bicara program vaksinasi Covid-19, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, akses geografis dan akses transportasi menjadi sebab utamanya.

"Menurut saya daerah 3T mobilitasnya tidak setinggi kota-kota lain yg lebih mudah aksesnya, akses geografis maupun akses transportasinya," kata dr. Nadia saat diskusi virtual, Jumat (16/7/2021).

"Karena kuncinya mobilitas yang besar adalah kemudahan dari segi aspek, akses transportasi dan aspek geografis," imbuhnya kembali.

Baca juga: Kemenkes Dukung Kolaborasi Untuk Lakukan Vaksinasi di Wilayah 3T

Menurutnya, aspek geografi dan transportasi menyebabkan mobilitas tinggi di kota besar dan berpotensi cepat menyebarnya virus Covid-19.

Sedangkan, di wilayah 3T masih minim infrastruktur yang memadai untuk mendapat akses transportasi.

"Kalau aspek itu tidak terpenuhi, pasti cenderung jumlah kasus penularan lebih kecil," ujar dr. Nadia.

"Karena kita tahu, ini namanya sih virus ini dia kan penularan dan kemudian peningkatan kasus itu terjadi karena mobilitas jadi kuncinya mobilitas," tambahnya.

Baca juga: Menko PMK Sebut PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021, Diputuskan Presiden Jokowi

Mendati demikian, untuk wilayah 3T tetap mematuhi protokol kesehatan adalah hal yang utama guna mencegah lonjakan Covid-19.

"Kalau 3T mobilitas jauh lebih rendah itu pasti resiko lebih rendah, artinya apa, untuk mencegah untuk perluasan terjadinya di daerah-daerah 3T kita lakukan penguatan 3M nya," ungkapnya.

"Pakai masker yang bener, testing lebih dini, tracing segera, isolasi segara, sebelum mungkin vaksinasi ya," katanya lagi.

Sebagai tambahan dr. Nadia mengungkapkan bahwa 50% stok vaksinasi yang ada di Indonesia dialokasikan untuk daerah-daerah yang berada di Jawa dan Bali.

Ia menyatakan hal itu dilakukan seiring lonjakan kasus yang terus terjadi di dua pulau tersebut.

"Secara nasional kebijakannya memang kita fokus kepada 50% di Jawa dan Bali tapi bukan berarti nanti ini untuk kasus-kasus tertentu tidak mungkin kita laksanakan," tutup dr. Nadia.