Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki tujuan komersialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

Menurutnya, hal tersebut untuk mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok di masa pandemi Covid-19.

“Jadi ini betul-betul harus dipahami. Tidak ada niat pemerintah untuk lari dari tanggung jawab, cuci tangan, juga tidak ada niat untuk komersial apalagi jualan. Ini tujuannya adalah kepentingan, kemaslahatan bersama untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Program Vaksinasi COVID-19 Berbayar Dibatalkan, Ini Penjelasan Kimia Farma

Muhadjir mengatakan untuk mencapai kekebalan kelompok perlu 70 persen minimum penduduk Indonesia yang sudah tervaksin atau sekitar 187 juta jiwa.

Namun berdasarkan laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Presiden Joko Widodo, saat ini dari 130 juta vaksin yang tersedia baru sekitar 50 juta yang sudah disuntikkan.

Dengan vaksinasi gotong-royong, karyawan perusahaan, individu, dan keluarga individu yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha dapat melakukan vaksinasi berbayar.

Baca juga: Kemenkes Dukung Kolaborasi Untuk Lakukan Vaksinasi di Wilayah 3T

“Tapi bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam pandemi ini yaitu vaksin," tutur Muhadjir.

"Ini sifatnya sukarela jadi tidak ada paksaan, baik itu yang sifatnya kolektif perusahaan maupun individu-individu yang ingin mendapatkan vaksin gotong-royong itu," tambah Muhadjir.

Muhadjir memastikan pemerintah tidak melakukan pemaksaan dalam program vaksinasi gotong royong.

Baca juga: 5 Relawan Palsukan Puluhan Sertifikat Vaksin, Dapat Uang Rp 5 Juta Sehari, Ini Modus Pelaku

Vaksinasi gotong-royong, kata Muhadjir, membuka kesempatan bagi orang yang menginginkan vaksinasi.

"Siapa tahu karena alasan-alasan tertentu itu ada yang ingin mendapatkan vaksin melalui jalur gotong-royong. Tapi kalau tidak mau tunggu sampai betul-betul mendapatkan vaksin dari pemerintah. Tidak ada masalah sebenarnya," kata Muhadjir.

Sementara itu, beberapa perusahaan seperti PT Konimex yang memiliki 40 ribu karyawan sebetulnya juga sudah ingin melakukan vaksinasi gotong-royong untuk karyawannya namun terhambat oleh akses vaksin yang masih lambat.

Muhadjir mengusulkan agar vaksinasi gotong-royong dapat segera dilaksanakan.

“Vaksin berbayar kebijakannya sudah final, cuma teknis saja yang harus dibenahi. Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha sampai sekarang tidak mengikutkan vaksin gotong-royong untuk karyawannya itu bukan karena tidak mau, tetapi memang untuk mendapatkan akses yang cepat terhadap fasilitas vaksin itu kurang,” tutur Muhadjir.

Ia menyebut bahwa nantinya akan ada kebijakan khusus. Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN supaya hal itu bisa mendapat perhatian sehingga vaksinasi gotong-royong dapat segera dilaksanakan demi kemaslahatan bersama untuk mempercepat penanganan Covid-19.