Fraksi PAN Dorong Kemenkes dan BPOM segera Selesaikan Uji Klinis dan Beri EUA pada Ivermectin
Fraksi PAN DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menyelesaikan uji klinis Ivermectin sebagai obat
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PAN DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menyelesaikan uji klinis Ivermectin sebagai obat Covid-19.
Namun, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay merasa aneh, bahwa di lapangan ivermectin itu diperdebatkan.
Menurutnya, kalau sudah dipergunakan, perlu dilakukan adalah studi lanjutan, termasuk uji klinis dan Emergency Use Authorization-nya.
"Harus ada percepatan dan pemotongan birokrasi yang tidak perlu. Bagus juga jika dilakukan benchmark dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu berhasil dan telah mengeluarkan EUA. Dalam situasi seperti ini, harus ada sense of emergency-nya. Pandemi tidak bisa diatasi dalam format business as usual," kata Saleh kepada wartawan, Senin (19/7/2021).
"Saya sebetulnya senang mendengar bahwa uji klinis terhadap ivermectin sedang dilakukan di delapan rumah sakit. Tentu ini sudah baik. Namun akan lebih baik lagi jika prosesnya dipermudah agar segera bisa diperoleh kesimpulan secara akademik. Dan pada akhirnya, EUA bisa juga segera dikeluarkan," imbuhnya.
Baca juga: WHO: Lonjakan Covid-19 Berpotensi Lahirkan Varian Baru yang Lebih Kuat
Keberadaan ivermectin sebagai obat covid dinilai sangat penting. Di tengah meningkatnya eskalasi orang yang terpapar, kebutuhan obat memang sangat mendesak.
Apalagi, Ivermectin ini adalah obat yang sangat murah yang dapat diakses masyarakat.
"Dari jenis-jenis obat lainnya, saya dengar ivermectin paling murah. Bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu, ketersediaannya harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan. Kalau langka, ya harganya nanti bisa naik. Di sini letak pentingnya peran kemenkes dan BPOM untuk mengawal agar obat ini tersedia dalam jumlah yang cukup," pungkas anggota Komisi IX DPR RI itu.