Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lebih Pilih PPKM Ketimbang Balik ke PSBB, Ini Alasan Pemerintah 

Airlangga mengatakan PPKM tetap dipilih karena memiliki koordinasi yang lebih terintegrasi, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Lebih Pilih PPKM Ketimbang Balik ke PSBB, Ini Alasan Pemerintah 
Istimewa
Airlangga Hartarto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alasan mengapa pemerintah tidak kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun kembali melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Hal ini disampaikan Airlangga menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers terkait perpanjangan PPKM Darurat di Youtube, Rabu (21/7/2021). 

Airlangga mengatakan PPKM tetap dipilih karena memiliki koordinasi yang lebih terintegrasi, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. 

"Terkait dengan penerapan PPKM, ini sejak awal tahun ini kita memang sudah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis PPKM, karena ini mempunyai koordinasi yang lebih terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah," ujar Airlangga, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Airlangga Hartarto Minta Ulama Bantu Sosialisasi ke Umat soal Pentingnya Vaksinasi

Tak hanya itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) tersebut mengatakan alasan lain dibalik pemilihan PPKM ketimbang PSBB

Alasan tersebut adalah karena pengelompokan wilayah berdasarkan aglomerasi penularan virus Corona, bukan berdasarkan daerah administrasi semata, misalnya provinsi atau kabupaten/kota.

Berita Rekomendasi

"Karena penanganan pandemi ini basisnya bukan 'wilayah administrasi', tapi wilayah penyebaran pandemi itu sendiri," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, wilayah aglomerasi terbilang penting untuk ditangani dengan standar yang sama. Sebab efek pingpong penanganan corona akan terjadi bila PPKM tidak diterapkan. 

"Wilayah aglomerasi penting ditangani secara sama standarnya dan cara penanganannya, karena ini untuk mencegah efek pingpong," tandasnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas