Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tingkatkan Testing Jika Ingin Longgarkan PPKM
Dicky Budiman menyarankan pemerintah meningkatkan testing jika ingin melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menyarankan pemerintah meningkatkan testing jika ingin melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Alasannya kondisi pandemi di Indonesia masih sangat kritis, dimana Covid-19 varian delta penyebarannya sangat cepat.
Jika PPKM Darurat terpaksa dilonggarkan, menurutnya pemerintah harus mencari opsi solusi berupa kompensasi terhadap situasi yang masih serius ini.
“Dengan cara apa? Meningkatkan testing setidaknya satu juta,” kata Dicky kepada Tribunnews, Minggu (25/7/2021).
Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan selalu di atas 1.000 kasus.
Menurut Dicky angka ini menunjukkan situasi pandemi di Indonesia sangat serius, karena kematian adalah indikator keparahan dari situasi pandemi di suatu negara.
Baca juga: Kisah Pilu Pasien Covid-19 Diseret, Dipukuli dan Diasingkan Warga di Toba, Sang Istri Buka Suara
Dicky mengatakan sejak awal pandemic, dirinya sudah menggembar-gemborkan masalah 3T, yakni testing, tracing dan treatment.
Epidemiolog itu mengatakan testing sebagai salah satu jalan pendukung pengendalian pandemi yang efektif menurutnya, meskipun tidak ada PPKM maupun PSBB.
“Tidak mesti PCR, testing bisa dengan rapid test antigen, bahkan sekarang sudah ada yang harganya dibawah 5 dollar,” ujarnya.
Dicky mengatakan testing perlu ditingkatkan memakai pola yang aktif di tengah masyarakat.
Baca juga: Pangdam III Siliwangi Ajak Masyarakat Jawa Barat Segera Ikut Vaksinasi Covid-19
Dia pun menyarankan testing dilakukan dengan gratis dan tidak dibebankan lepada masyarakat.
Kendati strategi testing membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi memiliki daya ungkit yang besar terhadap pengendalian di aspek kesehatan dan menghindari beban yang lebih besar pada aspek ekonomi, sosial, politik.
“Dari awal saya sampaikan 3 T itu, tentu dengan isolasi dan karantina yang efektif. Dan dilakukan juga dengan program kunjungan rumah. Ditambah lagi program vaksinasi yang sudah kita lakukan,” ujarnya
Strategi ini menurutnya tepat dilakukan pemerintah dan harus berkesinambungan.
Baca juga: Ambulans Gratis untuk Pasien Covid-19 Disediakan Partai Gelora
Karena kebijakan pembatasan kegiatan menurutnya tidak cocok dilakukan di Indonesia.
Selain berat untuk pemerintah, juga berat untuk masyarakat Indonesia.
“Beban 3T ini ada di pemerintah, sehingga kita bisa keluar dari situasi kritis,” ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.