Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPRD DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Pelayanan Vaksin Booster Bagi Influencer

DPRD DKI Jakarta menampik kabar yang menyebut telah melayani vaksinasi dosis ketiga bagi influencer menggunakan vaksin Moderna.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
zoom-in DPRD DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Pelayanan Vaksin Booster Bagi Influencer
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. DPRD DKI Jakarta menampik kabar yang menyebut telah melayani vaksinasi dosis ketiga bagi influencer menggunakan vaksin Moderna. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menampik kabar yang menyebut telah melayani vaksinasi dosis ketiga bagi influencer menggunakan vaksin Moderna.

Vaksin Moderna diketahui diperuntukan bagi tenaga kesehatan.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Augustinus menerangkan vaksinasi yang dilakukan di gedung DPRD DKI sejak bulan Mei hingga Juli 2021 menggunakan vaksin jenis Sinovac, yang didistribusikan Dinas Kesehatan DKI.

"Untuk vaksin ketiga yang dibilang Moderna kami tidak ada, dan itu tidak pernah diberikan di DPRD yang namanya vaksin booster atau ketiga. Karena itu belum ada acuan diberikan untuk masyarakat. Yang saya tahu baru untuk tenaga kesehatan," kata Augustinus kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Adapun kabar bahwa gedung DPRD DKI melayani vaksinasi Moderna atau vaksinasi booster diunggah di media sosial milik @johandjayanto.

Dalam Instastory-nya, Johan mengunggah tangkapan layar yang menampilkan diduga influencer sedang mendapat vaksin dosis ketiga.

Baca juga: Pemulihan Pascagempa Bumi Sulbar 2021, Pemkab Mamuju Bentuk Pokja Pendidikan Hingga Kesehatan

Berita Rekomendasi

"Jadi kami sangat memastikan bahwa tidak ada untuk vaksin dosis ketiga, apalagi menggunakan vaksin Moderna," kata Augustinus.

Pemprov DKI Pelajari Usulan Vaksin Jadi Syarat Beraktivitas di Kantor

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku menampung usulan soal vaksinasi jadi syarat melaksanakan kegiatan atau aktivitas baik di lingkup perkantoran atau pengunjung yang ingin masuk pusat perbelanjaan.

"Saya kira itu salah satu usul yang nanti akan dipertimbangkan. Apakah memang kalau pabrik berjalan, harus vaksin dulu semua, kemudian perkantoran. Usul itu akan kita pelajari," terang Riza kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Ia juga menyebut usulan ini juga akan dipelajari dan dibahas bersama Satgas Covid-19 tingkat nasional dan pemerintah pusat.

Baca juga: Wamenag Minta Penyuluh Agama Intensifkan Edukasi Vaksinasi ke Masyarakat 

Namun Riza menegaskan apapun syaratnya nanti, vaksinasi bagi masyarakat harus berjalan sesuai target dan rencana yang sudah ditetapkan.

"Semua masukan apaun dari warga tentu kami akan tampung, kami akan pelajari, nanti kita akan usulkan bersama dengan satgas Covid pusat dan pemerintah pusat," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas