Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini membeberkan soal perbaikan data penerima bantuan sosial tunai (BST) di Provinsi DKI Jakarta.

Saat rapat koordinasi penetapan penerima bansos, Risma menyebut DKI baru melakukan 40 persen perbaikan data.

"Akhirnya kita perintahkan (tim Kemensos) turun. Silakan kalau memang mau ada tambahan dan memang daerah buanyak sekali yang menyampaikan tambahan," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021).

Dia mengatakan semenjak menjadi Mensos, dirinya sudah meminta kepada daerah-daerah untuk membetulkan data.

Baca juga: Kasus Corona Muncul Lagi, Wuhan akan Lakukan Tes Covid-19 kepada Seluruh Populasi

"Jadi ada kurang lebih 14 juta data yang dibetulkan oleh daerah. Ada yang daerah aktif ada yang daerah tidak aktif. Kenapa saya kembalikan, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 bahwa data tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Jadi saya kembalikan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011," katanya.

Dia mencontohkan beberapa daerah sudah melakukan beberapa perbaikan data penerima bansos.

"Papua, jangan dikira Papua jauh di sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah yang kabupaten yang sudah memperbaiki data 100 persen. Dan kenapa Papua sebelumnya tahun 2020 hanya menerima sekitar 15 ribu orang tapi di 2021 menerima 28 ribu orang, jadi artinya naik 100 persen," kata Risma.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, China Akan Lakukan Tes Terhadap Seluruh Warga Wuhan

"Karena bisa naik karena kami betulkan. Kalau masih ingat yang padan yang sama Kita hapus sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan baru," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan kurang lebih ada 99.450 penerima bantuan sosial tunai (BST) yang tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

Dia mengatakan, keluarga penerima manfaat (KPM) tidak bisa segera menerima bansos tunai karena data dobel sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.

"(Tertunda) Karena masih ada data dobel 99.450 KPM itu data dobel dari Kementerian Sosial, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021)

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung sebanyak 1.007.379 Kepala Keluarga untuk diberikan bantuan sosial.

Baca juga: Syarat Ibu Hamil Terima Vaksin Covid-19

Namun saat ini hanya 907.929 Kepala Keluarga yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.

Premi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah siap melakukan pencairan segera apabila data dari Kemensos sudah cukup jelas.

Karena proses pencairan BST tidak memakan waktu lama ke rekening Bank DKI masing-masing penerima yang sudah dibagikan pada tahap sebelumnya.

"Uang yang memang masih kami tunda untuk ditop up kepada pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," ucap Premi.