Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Perpanjangan PPKM Harus Diikuti Evaluasi oleh Pemerintah 

Anggaran yang cukup besar seharusnya pemerintah mampu membawa arah penanganan ke arah yang lebih baik dengan memberikan solusi bagi masyarakat kecil

Perpanjangan PPKM Harus Diikuti Evaluasi oleh Pemerintah 
Grafis Tribunnews.com
Ilustrasi PPKM 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menganggap keputusan pemerintah memperpanjang waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 23 Agustus mendatang perlu dievaluasi. 

Pasalnya, kebijakan tersebut berakibat pada kehancuran perekonomian warga menengah kebawah. 

“PPKM ini harus dievaluasi, karena persoalan ekonomi masyarakat tidak kalah penting. Penerapan PPKM itu bisa membunuh perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, yang mana mereka harus keluar rumah untuk mencari makan, harus ada solusi dari negara. Jangan hanya bisa menekan rakyat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI, Muhammad Ageng Dendy Setiawan, kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).

"Bansos sudah ada, tapi apakah sudah merata dan sudah sesuai targetkah? Bagaimana rakyat yang tidak punya KTP, kemudian dia tidak bisa mengakses bantuan, terlebih rakyat tersebut sudah usia lanjut yang bingung cara ngurus KTP?” imbuhnya.

Bung Dendy, sapaan akrabnya, meminta Pemerintah tidak hanya sebatas membuat kebijakan pembatasan saja.

Namun, dengan anggaran yang cukup besar seharusnya pemerintah mampu membawa arah penanganan ke arah yang lebih baik dengan memberikan solusi bagi masyarakat kecil, sehingga ekonomi tidak mati.

Baca juga: Pendaftaran Vaksin Covid-19 untuk Umum di pedulilindungi.id, Siapkan KTP dan Ikuti Panduan Berikut!

“Jadi pemerintah ini kan terus membatasi kegiatan masyarakat, sementara di sisi lain, ada masyarakat yang harus keluar rumah untuk menghidupkan perekonomian mereka.

Kebijakan PPKM ini sebenarnya yang paling terdampak adalah pelaku UMKM dan beberapa sektor pekerja yang mengharuskan keluar rumah, seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, pekerja di sektor logistik, ojek online, dan yang lainnya," katanya.

"Anggaran penanganan covid ini besar lho! Jangan sampai penggunaannya tidak sesuai, karena antara anggaran yang cukup besar dan penanganan belum seimbang, nah ini ada apa? Harus diawasi,” tambah Dendy.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas