Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Perpanjangan PPKM Harus Diikuti Evaluasi oleh Pemerintah 

Anggaran yang cukup besar seharusnya pemerintah mampu membawa arah penanganan ke arah yang lebih baik dengan memberikan solusi bagi masyarakat kecil

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Perpanjangan PPKM Harus Diikuti Evaluasi oleh Pemerintah 
Grafis Tribunnews.com
Ilustrasi PPKM 

“Kalau pertumbuhan ekonomi nasional hanya menyentuh kalangan Industri, tentu ini akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di masyarakat kita. Karena percuma jika sektor Industri meningkat, namun UMKM kita atau sektor perekonomian yang langsung menyentuh masyarakat malah stagnan bahkan mati. Ini hanya akan membuat yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin terjepit di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang,” ujarnya.

Menurut Dendy, persoalan-persoalan di atas merupakan salah satu tanggung jawab Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Oleh karena itu, masalah tersebut harus diselesaikan dengan tidak hanya fokus pada ekonomi makro saja, melainkan juga ekonomi rakyat menengah kebawah (mikro).

Dendy juga menekankan agar Menko Perekonomian dan KPC-PEN itu, tidak terlalu fokus mengurusi persoalan politik ke depan. Sebab, persoalan tersebut terjadi selama berbulan-bulan dan belum ada perbaikan.

“Rakyat butuh pak Menko untuk kerja, biar rakyat ekonominya tumbuh, bukan malah semakin terhimpit. Persoalan-persoalan itu tadi, masyarakat kita belum merasakan dampak yang begitu terasa dari KPC PEN,” singgungnya.

Pemerintah, lanjut Dendy, juga perlu memikirkan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan untuk daerah-daerah. Dia juga mengajak Menteri Kesehatan (Menkes) untuk sering turun ke daerah-daerah dan melihat kondisinya. 

Sebagai contoh, Dendy mengungkap masih ada daerah yang masih kesulitan untuk melakukan tes PCR. “Pemerintah, khususnya bapak Menteri Kesehatan, perlu melihat ini. Gimana mau tracing kalau tes aja susah? Gimana mau menyelesaikan kalau distribusi fasilitas kesehatan masih begini?,” kata Dendy mempertanyakan.

“Ini sudah dua tahun berjalan, dan masih ada daerah yang kalau mau melakukan tes PCR alatnya belum merata. Seperti di Mataram misalnya, untuk melakukan PCR di beberapa tempat-tempat yang saya datangi, itu sampling yg diambil kemudian dikirim dulu ke Surabaya, baru hasilnya bisa dilihat setelahnya. Kalau tes hari ini jam setengah 11 siang, mungkin besok malam baru keluar hasil tesnya, belum lagi soal ketersediaan obat dan jam buka apotik yang cenderung masih banyak yang belum 24 jam, utamanya apotek BUMN. Ini kan sudah menghambat penanganan covid. Harusnya persoalan-persoalan begini sudah diurusi dari awal, sehingga proses pengecekan dan penanganan lebih cepat teratasi,” tutupnya.
 

Rekomendasi Untuk Anda
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas