Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Pengawasan Distribusi Vaksin Covid-19 di Daerah Jadi Kewenangan Pemda

Ia menegaskan, saat vaksin tiba di daerah kewenangan maupun pengawasan dilimpahkan kepada dinas setempat.

Pengawasan Distribusi Vaksin Covid-19 di Daerah Jadi Kewenangan Pemda
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Vaksin Covid-19. Saat vaksin tiba di daerah kewenangan maupun pengawasan dilimpahkan kepada dinas setempat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi angkat bicara terkait adanya pejabat daerah yang berebut mendapatkan vaksin Moderna sebagai booster.

Ia menegaskan, saat vaksin tiba di daerah kewenangan maupun pengawasan dilimpahkan kepada dinas setempat.

Selain itu, tanggungjawab pemberian vaksin Covid-19 sesuai tepat sasaran tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehata Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala Rumah Sakit, maupun Kepala Puskesmas.

"Sudah tanggung jawab Kadinkes kabupaten kota/ propinsi serta direktur RS atau kepala Puskesmas karena mereka harus membuat pakta integritas yang menyatakan sasaran sudah tepat," kata Nadia melalui pesan singkatnya, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Kemenkes: Indonesia Akan Terima 80,7 Juta Vaksin Covid-19 pada September 2021

Terpisah, Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, drg Arianti Anaya mengatakan, vaksin booster saat ini hanya untuk tenaga kesehatan.

Alasannya, stok vaksin yang tersedia kini hanya cukup memenuhi vaksin lengkap dua dosis untuk masyarakat.

"Dengan jumlah vaksin yang ada saat in, hanya mencukupi untuk penyuntikan dosis pertama dan kedua. Jadi booster ini tentu akan dilakukan kajian lebih lanjut setelah kondisi dimana ketersediaan vaksin sudah mencukupi untuk dilakukan booster ke seluruh masyarakat di luar dari tenaga kesehatan," kata Arianti dalam konferensi pers virtual pada Selasa (24/8/2021).

Gandeng BPKP Audit Vaksinasi Covid-19

Diketahui, Bersama BPKP dan pihak lain, Kementerian Kesehatan melakukan audit berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan vaksin yang didistribusikan.

Halaman
12
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas