IDI: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Target Vaksinasi Covid-19 untuk Kejar Herd Imunity
Dr Slamet Budiarto mengusulkan pemerintah untuk kembali mengkaji jumlah sasaran vaksinasi Covid-19 sebagai upaya membentuk herd imunity atau kekebalan
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PB IDI Dr Slamet Budiarto mengusulkan pemerintah untuk kembali mengkaji jumlah sasaran vaksinasi Covid-19 sebagai upaya membentuk
herd imunity atau kekebalan kelompok.
Hal itu disampaikan dr Slamet dalam rapat dengar pendapat bersama komisi IX DPR RI, Rabu (25/8/2021).
"Kami mengusulkan untuk betul-betul mengkaji analisa yang mendalam terkait target vaksinasi kita 208 juta jiwa," ujar dr Slamet.
Menurutnya, herd imunity itu bisa tercapai melalui infeksi alamiah dan juga melalui vaksin.
"Herd imunity dengan vaksin dipengaruhi oleh efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang sudah divaksin lengkap. Jadi dua ini menentukan terjadinya herd immunity," ungkapnya.
Baca juga: Terus Percepat Herd Immunity, 3 Menteri Tinjau Vaksinasi COVID-19 Warga Cepu di PEM AKAMIGAS
Ia memaparkan, berdasarkan jurnal Internasional yang dikeluarkan oleh Australia, vaksin Covid-19 dengan efikasi 95 persen dalam mencapai herd imunity membutuhkan minimal 63 persen populasi menjadi sasaran vaksin dosis lengkap.
Kemudian vaksin dengan efikasi 90 persen, minimal populasi yang harus divaksin adalah 66 persen.
Jika efikasi vaksin 80 persen, minimal 75 persen populasi harus tervaksin.
Kalau efikasi vaksin 70 persen, maka 86 persen populasi harus tervaksin
"Sampai kalau 50 persen efikasi, itu tidak pernah terbentuk herd immunity," terang dr Slamet.
Dr Slamet menyebut, jika saat ini kebutuhan vaksin di Indonesia lebih banyak menggunakan vaksin Sinovac yang memiliki efikasi 70 persen.
Maka setidaknya 86 persen populasi harus ikut vaksinasi.
"Sementara kita vaksin Sinovaca dalah 70 persen (efikasi), berarti 86 persen jumlah penduduk harus dilakukan vaksinasi," jelasnya.
Selain menngusulkan revisi terkait jumlah sasaran vaksinasi di Indoensia, IDI juga meminta pemerintah menyiapkan planning lain jika sampai 208 juta masyarakat telah divaksin namun herd imunity belum juga tercapai.
"Perlu ada planning kedua apabila sampai 208 juta ini tidak terjadi herd immunity berarti kan diperluas. Artinya ketersediaan vaksin juga harus diperbanyak," katanya lagi.
