Kemenkes: Permudah Tracing, Masyarakat Harus Terbuka Jika Positif Covid-19
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelacakan (tracing) penyebaran kasus Covid-19. Selama ini, pelacakan masih kurang maksimal karena berbagai
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelacakan (tracing) penyebaran kasus Covid-19.
Selama ini, pelacakan masih kurang maksimal karena berbagai kendala.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan umumnya masyarakat yang positif covid-19 tidak mau ada pelacakan ke orang-orang terdekat.
"Kalaupun ada kasus positif, tidak mau terbuka," kata Siti Nadia Tarmizi, Jumat (27/8/2021).
Siti Nadia menduga masyarakat yang menolak pelacakan karena tidak bersedia menjalani isolasi.
"Masyarakat harus mau terbuka dan mau di-tracing. Kalau nanti diminta tes untuk disegerakan," tuturnya.
Kendala lainnya, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat kelurahan, RT/RW, dan desa belum aktif membantu pelacakan di wilayah masing-masing.
Padahal, membantu pelacakan di wilayah masing-masing merupakan salah satu tugas Satgas di tingkat bawah.
Baca juga: Studi di China: Penyintas Covid-19 Alami Gejala Setahun Setelah Terjangkit, Kelelahan dan Lemah Otot
Menurut Siti Nadia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina wilayah harus bisa mengaktifkan para Satgas, sehingga pelacakan kasus lebih baik.
Siti Nadia mengatakan, Kementerian Kesehatan berusaha mengatasi lemahnya pelacakan kasus dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi.
"Kami menggandeng TNI dan Polri untuk mendorong keterlibatan Babinsa (Bintara Pembina Desa TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Polri)," kata Siti Nadia.
Tracing, testing, treatment atau dikenal dengan 3T merupakan langkah mitigasi penanganan Covid-19, selain meningkatkan kedisiplinan dan penerapan protokol kesehatan.
Pemerintah juga menyediakan tempat isolasi terpusat dengan fasilitas lengkap mencakup tempat, persediaan makanan, tenaga kesehatan, fasilitas olahraga, dan telemedicine.
Dalam jumpa pers optimalisasi program 3T beberapa waktu lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI, Polri, BNPB, dan Kemenkes berusaha memenuhi standar tracing kontak yang dikeluarkan WHO, yakni rasio 1 bandung 30. Caranya, memperbanyak tracer dari TNI, Polri, dan dinas kesehatan.
"Saat ini ada 63.000 tenaga tracer dari TNI yang sudah tersebar di wilayah wilayah di posko-posko PPKM mikro untuk membantu kepala puskesmas bidang desa untuk melaksanakan tracing kontak erat untuk masyarakat," kata Panglima.(Willy Widianto)
