Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri angkat bicara soal temuan LaporCovid-19 yang menyebutkan banyak masyarakat non tenaga kesehatan (nakes) yang mendapatkan suntikan vaksin booster di gerai vaksin Mabes Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membantah ada non tenaga kesehatan yang mendapatkan suntikan vaksin booster di Mabes Polri.

Ia menyebutkan penerima vaksin booster yang diungkap LaporCovid-19 sejatinya tenaga kesehatan dari RS Polri.

Namun, saat suntik vaksin, mereka tidak memakai seragam.

"Yang dibooster di gerai Mabes Polri adalah tenaga kesehatan dari Mabes dan sopir-sopir ambulans rumah sakit polri. Saat dibooster kan menggunakan pakaian preman karena tidak bertugas," kata Argo dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Selain tenaga kesehatan, kata Argo, ada sejumlah pihak lain yang menerima vaksin booster di Mabes Polri.

Baca juga: Pendukung Kirim Puisi ke Tahanan Mabes Polri, Rizieq Shihab Terharu

Di antaranya tenaga pendukung nakes yang bertugas di fasilitas kesehatan milik Polri.

"Seperti cleaning service, sopir ambulans yang mengambil vaksin, pengumpul limbah buat vaksin, dan lain-lain juga di booster. Jadi ini barangkali suntik booster ke 3 pada orang yang bekerja di fasilitas kesehatan milik Polri sebagai tenaga pendukung nakes," jelasnya.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan para petugas kesehatan dan tenaga pendukung itu diberikan vaksin booster karena rentan tertular Covid-19.

"Mereka semua juga risikonya sama dengan nakes, sehingga memang dialokasikan untuk booster," ujarnya.

LaporCovid-19 melalui akun Twitternya @LaporCovid sebelumnya menduga banyak masyarakat non nakes yang mendapatkan vaksin booster di Mabes Polri.

Baca juga: Sebanyak 2,6 Juta Lebih Vaksin Covid-19 Moderna di Jepang Ditangguhkan setelah Temuan Zat Asing

Mereka pun meminta pemerintah untuk menelusuri dugaan itu.

"Lewat temuan ini, kami menduga bahwa penerima vaksin booster tercatat dalam pangkalan data vaksinasi Covid-19. Artinya pemerintah bisa mengusut pelanggaran ini dengan menelusuri pangkalan data vaksinasi Covid-19. Mirisnya, pelanggaran ini dilaporkan terjadi di tempat vaksinasi Mabes Polri," cuit @laporcovid pada Selasa (31/8/2021).

Adapun LaporCovid-19 meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga turut mengusut pelanggaran vaksin ketiga dan mengungkapkan modus operandi di lapangan.

Selain itu, Kemenkes diminta memberikan sanksi tegas kepada pemberi booster non-nakes dan membuka data penerima vaksin booster secara terbuka.