Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk secara serius membenahi data kependudukan.

Penerima vaksin berkembang dari masyarakat umum ke masyarakat adat dan kelompok rentan.

Namun menggelar vaksinasi bagi masyarakat yang berada di lokasi terpencil, minim akses informasi, atau menyandang disabilitas bukan hal mudah.

Banyak tantangan ditemui di lapangan.

Baca juga: Program Vaksinasi Diharapkan Jadi Momentum Perbaiki Data Penduduk Indonesia

Baca juga: Indonesia Terima 500 Ribu Vaksin AstraZeneca Dose Sharing dari Australia

Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia mengungkapkan, tantangan vaksinasi terutama adalah minimnya ketersediaan data yang terbarui dan terverifikasi.

Program vaksinasi ini membuka mata mengenai lemahnya ketersediaan data kependudukan kelompok disabilitas, masyarakat adat, warga di pedalaman, dan berbagai kelompok rentan lain.

“Karena itu, kami menyerukan agar pemerintah menggunakan program vaksinasi Covid-19 sebagai momentum untuk secara serius membenahi data kependudukan,” kata Hamid Abidin dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/9/2021).

Hamid mengemukakan, untuk masyarakat adat, saat ini belum ada data resmi yang menyebut berapa jumlah mereka.

Saat ini, belum ada terminologi yang disepakati bersama siapa yang disebut masyarakat adat.

Aturan tentang masyarakat adat, hingga kini masih dalam bentuk rancangan undang-undang.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan jumlahnya kisaran 40-70 juta jiwa.

Walau surat edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlaku, namun urusan di lapangan tidak serta-merta beres.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, tak sedikit warga masyarakat adat yang tak memiliki NIK dan tak pernah memeriksakan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit.