Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penanganan Covid

Masyarakat Adat Masih Terganjal Data Penduduk untuk Akses Vaksinasi

Program vaksinasi ini membuka mata mengenai lemahnya ketersediaan data kependudukan kelompok disabilitas, masyarakat adat, warga di pedalaman.

Masyarakat Adat Masih Terganjal Data Penduduk untuk Akses Vaksinasi
Kemendagri
Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan 1.168 dokumen kependudukan bagi masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Pelayanan jemput bola dilakukan selama tiga hari, Jumat-Minggu (27-29/8/2021).Masyarakat Adat Masih Terganjal Data Penduduk untuk Akses Vaksinasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk secara serius membenahi data kependudukan.

Penerima vaksin berkembang dari masyarakat umum ke masyarakat adat dan kelompok rentan.

Namun menggelar vaksinasi bagi masyarakat yang berada di lokasi terpencil, minim akses informasi, atau menyandang disabilitas bukan hal mudah.

Banyak tantangan ditemui di lapangan.

Baca juga: Program Vaksinasi Diharapkan Jadi Momentum Perbaiki Data Penduduk Indonesia

Baca juga: Indonesia Terima 500 Ribu Vaksin AstraZeneca Dose Sharing dari Australia

Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia mengungkapkan, tantangan vaksinasi terutama adalah minimnya ketersediaan data yang terbarui dan terverifikasi.

Program vaksinasi ini membuka mata mengenai lemahnya ketersediaan data kependudukan kelompok disabilitas, masyarakat adat, warga di pedalaman, dan berbagai kelompok rentan lain.

“Karena itu, kami menyerukan agar pemerintah menggunakan program vaksinasi Covid-19 sebagai momentum untuk secara serius membenahi data kependudukan,” kata Hamid Abidin dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/9/2021).

Hamid mengemukakan, untuk masyarakat adat, saat ini belum ada data resmi yang menyebut berapa jumlah mereka.

Saat ini, belum ada terminologi yang disepakati bersama siapa yang disebut masyarakat adat.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas