Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta jajarannya menyiagakan pos-pos pengamanan perbatasan.

Hadi mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi WNA dan WNI khususnya pekerja migran Indonesia dari luar negeri yang berpotensi membawa masuk varian baru Covid-19 ke wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi bersama Kepala Staf Angkatan, para Pejabat Utama Mabes TNI dan Angkatan, Pangkotama TNI, Danlantamal, Danlanud melalui video conference.

Rapat tersebut dipimpin Hadi dari Subden Mabes TNI Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/9/2021).

“Kita semua mendengar ada varian baru covid-19 (Mu) yang saat ini harus kita antisipasi, berupaya memitigasi supaya varian baru tidak masuk ke Indonesia. Kita harus mencegah varian baru yang berbahaya ini masuk ke Indonesia, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi efektifitas vaksin,” kata Hadi dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Selasa (14/9/2021).

Hadi mengatakan kepada jajarannya bahwa di tengah kondisi keterbatasan dan kerawanan penularan harus tetap berupaya untuk melaksanakan tugas dengan optimal.

Hal tersebut, kata dia, mengingat pandemi Covid-19 ini membutuhkan langkah-langkah penanganan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak.

Baca juga: Singapura Catat 367 Kasus Covid-19 pada Anak-anak, 172 Diantaranya Varian Delta

“Saat ini Indonesia mengalami trend perbaikan terutama di wilayah Jawa dan Bali, akan tetapi kita sama sekali tidak boleh lengah dan harus terus mewaspadai untuk mengantisipasi risiko penularan yang masuk di beberapa daerah,” kata Hadi.

Hadi mengatakan saat ini positivity rate Indonesia berada di angka 3,98 persen yang artinya di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 5 persen.

Ia mengatakan hal tersebut sudah setpatutnya disyukuri namun tetap perlu diwaspadai.

Selain itu, kata dia, rasio tracing kontak erat saat ini berada di posisi 1 berbanding 8 dan terus mengalami peningkatan.

Namun demikian dari rasio yang tertera di beberapa wilayah, Hadi menilai terdapat kendala penanganan di daerah di antaranya manajemen lapangan, data di lapangan dan permasalahan lainnya sehingga kurang efektif, dan efisien.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Tak Surutkan Masyarakat untuk Beli Rumah

Ia mengatakan jika data epidemiologi diperhatikan secara cermat maka kebijakan yang diambil akan tepat sasaran dan tepat pada akar permasalahan yang perlu diintervensi.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi kepada seluruh Kepala Staf Angkatan, Pangkotama dan jajarannya sampai kepada level prajurit yang ditugaskan langsung ke lapangan, para tenaga kesehatan serta para Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Hadi juga membahas terkait event nasional maupun internasional yaitu PON XX di Papua dan World Super Bike di Mandalika tahun 2021.

Untuk menyiapkannya, kata Hadi, maka akselerasi vaksinasi khususnya di wilayah-wilayah event tersebut menjadi prioritas utama di samping wilayah-wilayah yang capaiannya masih rendah.

Di samping itu, kata dia, TNI bersama Polri mendapat tugas untuk menyalurkan bantuan tunai bagi PKL dan pemilik warung kecil yang terdampak pandemik.

Hadi mengatakan meski tugas tersebut mulia tetapi penuh tantangan, baik terkait kualitas data-data maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

Baca juga: Studi di  Amerika: Vaksin mRNA Covid-19 Tidak Terkait Dengan Keguguran

"Karena itu kesempatan yang baik ini, saya minta beberapa Pangdam untuk melaporkan secara singkat penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya masing-masing apa permasalahan yang dihadapi termasuk solusinya,” kata Hadi.

Pada akhir rapat Hadi menekankan kepada para Perwira bahwa menajemen adalah salah satu kata kunci untuk penanganan pandemi di daerah.

Namun demikian, kata dia, patut disadari beberapa tidak dapat menjalani fungsi ini dengan baik.

Karena itu, ia menegaskan kepada seluruh Pangkotama dan jajarannya untuk memperkuat pendampingan kepada Kepala Daerah terkait dengan pengelolaan dan kepemimpinan di lapangan.

"Sekali lagi saya ingatkan, ini butuh pendampingan kepada Kepala Daerah, karena ini selalu saya sampaikan saat kunjungan kerja, rapat dengan pemimpin beberapa daerah. Selain itu ini menjadi atensi bapak Presiden untuk ditindaklanjuti, karena dengan memanajemen yang baik dengan validitas data atau yang menjadi basis pengambilan keputusan akan terpenuhi," kata Hadi.