Lapor Covid-19 Sarankan Pemerintah Bangun Komunikasi Risiko yang Baik untuk Hadapi Pandemi
Lapor Covid-19 melihat komunikasi risiko yang seharusnya diinformasikan oleh pemerintah cenderung bermasalah.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lapor Covid-19 melihat komunikasi risiko yang seharusnya diinformasikan oleh pemerintah cenderung bermasalah.
Kurangnya komunikasi risiko yang baik, membuat masyarakat tidak percaya akan bahaya Covid-19. Sehingga masyarakat dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
Hal ini diungkapkan oleh Co- Lead Koalisi Warga Untuk Lapor Covid-19, Ahmad Arif.
Menurutnya, kurangnya komunikasi risiko dari Covid-19 ini menyebabkan sebagian orang lalai selama lonjakan kasus.
"Bahkan saat terjadi lonjakan kasus, ada yang tidak percaya," ungkapnya pada acara SMERU Research Institute secara virtual, Selasa (19/10/2021).
Baca juga: Lapor Covid-19 Sebut Ada Angka Kematian yang Tidak Teridentifikasi Covid-19
Baca juga: Jangan Pernah Menganggap Covid-19 Saat Ini Sudah Tidak Ada, Bisa Meledak Sewaktu-waktu
Persoalan komunikasi risiko menurut Arif membuat bias. Pemerintah berusaha menenangkan masyarakat dengan narasi Covid-19 seperti saat ini menurut Arif di satu sisi ada benarnya juga.
Masyarakat menjadi tidak takut dan panik sehingga tidak menambah dampak parah. Tapi kata Arif, di satu sisi malah membawa masyarakat kearah toxic positivity.
"Ini cukup kenceng ditemukan. Beberapa waktu lalu di puncak Covid-19 menghebat, ada arahan yang mengatakan berhenti meng-upload terkait Covid-19, karena menganggu imun dan seterusnya," kata Arif lagi.
Yang menarik, Arif mengatakan pesan itu muncul dari pejabat dan aparat setempat. Akibatnya, kata Arif banyak korban yang meninggal, namun masyarakat tidak panik, takut ada khawatir.
Sehingga penularan dan wabah tidak terkendali. Respon masyarakat menjadi lain. Mereka mengira situasi telah aman, padahal sebaliknya.
"Seharusnya komunikasi risiko dibangun semua pihak terutama pemerintah. Meningkatkan individu, memahami dan meningkatkan kapasitas sehingga bisa mengelola risiko yang ada di sekitar dengan baik," paparnya lagi. (*)