Pimpin Ratas Evaluasi PPKM, Wapres Ingin Vaksinasi, Mitigasi, dan Pelaksanaan 3T Ditingkatkan
Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kali ini dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kali ini dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Diketahui evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rapat terbatas (ratas) virtual melalui konferensi video pada hari ini Senin (1/11/2021).
Dalam ratas tersebut, Ma'ruf menyambaikan bahwa beberapa indikator penanganan Covid-19 di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik.
Namun, meski demikian pergerakan masyarakat juga mulai mengalami peningkatan.
Baca juga: Menkes: Kita Akan Mati-matian Pertahankan Landainya Kasus Covid-19 di Indonesia
Seiring dengan berbagai relaksasi aturan yang diberikan oleh pemerintah.
Untuk itu, Ma'ruf menilai saat ini diperlukan mitigasi yang baik agar pelaksanaan PPKM bisa tetap terkendali.
“Perlunya memikirkan mitigasi terbaik agar penurunan atau relaksasi daripada penerapan PPKM itu kita sesuaikan secara terkendali dan terukur,” kata Ma'ruf, dilansir laman resmi setkab.go.id, Senin (1/11/2021).
Selain mitigasi, diperlukan juga adanya peningkatan 3T (testing, tracing, dan treatment) dan vaksinasi COVID-19.
Hal ini dilakukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19.
Baca juga: Satgas Relawan Kembali Sukses Tingkatkan Kapasitas 1000 Relawan COVID-19
“Hal yang sudah kita capai ini perlu kita tetap pertahankan dan untuk itu saya kira kita harus terus memperkuat pertama soal testing, tracing, kemudian juga isolasi, treatment, dan vaksinasi.”
“Karena pergerakan masyarakat mulai begitu tinggi, maka perlu adanya pendekatan atau peningkatan mengenai perlindungan terhadap masyarakat. PeduliLindungi harus kita perkuat. Kemudian untuk mengantisipasi munculnya gelombang ketiga,” terang Ma'ruf.
Khusus untuk mobilitas internasional Ma'ruf menekankan tentang pentingnya screening ketat.
Baik bagi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia, atau WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Karena menurut Ma'ruf mobilitas internasional ini bisa menjadi celah masuknya varian baru Covid-19, apabila tidak diantisipasi dengan tegas.
Baca juga: Tren Kasus Covid-19 Naik di 20 Daerah, Masyarakat Diimbau Waspada