Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JOHANNESBURG - Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa,  Minggu kemarin menyatakan, pihak berwenang sedang mempertimbangkan untuk menerapkan program vaksinasi virus corona (Covid-19) wajib untuk tempat dan kegiatan tertentu.

Hal itu karena peningkatan kasus infeksi yang terkait dengan munculnya varian baru omicron, telah mengancam negara itu untuk bersiap menghadapi gelombang keempat Covid-19.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (29/11/2021), saat ini hanya seperempat orang Afrika Selatan yang sepenuhnya telah divaksinasi, meskipun ada pasokan dosis vaksin yang cukup.

Sebagian karena terkendala masalah logistik, namun di sisi lain ini juga dipengaruhi adanya keraguan terhadap vaksin dan sikap apatis diantara para penduduk.

Baca juga: Ada Varian Omicron, Afrika Selatan Hadapi Gelombang Keempat Covid-19

"Kami telah melakukan keterlibatan dengan mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkenalkan langkah-langkah yang mendorong vaksinasi sebagai syarat untuk bisa mengakses ke tempat kerja, acara publik, transportasi umum, dan tempat umum," kata Ramaphosa dalam pidatonya.

Pemerintah negara Afrika lainnya yakni Kenya pada pekan lalu mengeluarkan arahan bahwa penduduk negara itu harus menunjukkan bukti vaksinasi sebelum 21 Desember mendatang, agar mereka bisa mengakses layanan publik.

Langkah ini menjadikan Kenya sebagai salah satu negara pertama di Afrika yang mengeluarkan mandat vaksin.

Jika negara tersebut tidak mempertimbangkan opsi mandat vaksin, maka negara itu akan terus rentan terhadap varian baru dan akan terus mengalami gelombang infeksi baru.

Ramaphosa menekankan bahwa orang yang rentan terinfeksi Covid-19 kemungkinan juga akan ditawari suntikan dosis penguat (booster).

Kendati demikian, ia mengatakan pihak berwenang tidak akan mempertimbangkan penerapan aturan pembatasan penguncian (lockdown) di negara paling maju di Afrika untuk saat ini.

Afrika Selatan akan mewajibkan pegawai negerinya untuk divaksinasi sehingga mereka bisa datang bekerja.

Selain itu, siapapun yang ingin mengakses gedung pemerintah perlu membuktikan bahwa mereka telah mendapatkan vaksinasi.