Isu Hoaks Beredar Sepekan Terakhir, Pfizer dan WHO Bekerjasama Munculkan Varian Covid-19 Omicron
Dedy pun menyebut pihaknya merangkum sejumlah disimformasi yang perlu di Tangkal bersama
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan, ada 29 unggahan dari 10 isu hoaks seputar Covid-19 yang beredar selama seminggu terakhir.
Dedy pun menyebut, pihaknya merangkum sejumlah disimformasi yang perlu di Tangkal bersama.
Pertama, disinformasi CEO Biotech menolak divaksinasi Covid-19 karena alasan keamanan.
Hal itu disampaikan Dedy saat konferensi pers Menolak Hoaks Covid-19 #IndonesiaBisa yang disiarkan kanal YouYube Kominfo TV, Kamis (16/12/2021).
Baca juga: UPDATE Kasus Corona Indonesia 16 Desember 2021: Tambah 213 Positif, 234 Sembuh, 10 Meninggal
"Disinformasi ini ditemukan pada 9 Desember 2021," kata Dedy.
Kedua, Dedy mengatakan hoaks Pfizer dan WHO bekerjasama memunculkan varian Covid-19 Omicron sebagai hukuman untuk Afrika Selatan.
Ini ditemukan pada 10 Desember 2021.
Ketiga, lanjut Desy, disinformasi varian Covid-19 omicron hanya sebuah propaganda untuk memaksa penduduk Afrika divaksinasi disinformasi ditemukan pada 10 Desember 2021.
"Keempat disinformasi kata Omi pada penamaan Omicron adalah akronim untuk jenis penyakit jantung. Disinformasi ini ditemukan pada 11 Desember 2021," kata Dedy.
Kemudian, disinformasi supermarket di Jerman memasang pagar pembatas untuk memisahkan pengunjung yang sudah divaksin dan yang belum divaksin disinformasi. Ini ditemukan pada 11 Desember 2021.
Dedy juga mengingatkan kepada bahwa hari raya Natal tahun ini tidak dapat dilakukan seperti pada masa sebelum pandemi.
Namun, hal tersebut jangan sampai meredupkan semangat dan makna hari besar tersebut tetap patuhi protokol kesehatan terutama dengan memakai masker dengan benar dan mohon patuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Kami juga berharap masyarakat semakin bijak dalam memilah dan memilih informasi serta berpartisipasi aktif dalam menghentikan persebaran berita bohong terkait Covid-19," katanya.