Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihak Pemprov DKI Jakarta terus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Hal tersebut menikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta adanya evaluasi pelaksanaan PTM di 3 Provinsi, satu di antaranya DKI Jakarta.

Menurut Anies Baswedan satu indikator yang menjadi pertimbangan pihaknya adalah tingkat keterisian rumah sakit.

"Salah satu faktor untuk melakukan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit. Untuk mencegah penularan, makanya kita semua taati protokol kesehatan. Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya dengan mengurangi mobilitas. Itu yang dilakukan selama hampir satu setengah tahun hingga 2 tahun ini," kata Anies Baswedan di kawasan Palmerah, Selasa (1/2/2022).

Untuk itu pihaknya terus melakukan monitoring terhadap tingkat kerisian rumah sakit di Jakarta.

Baca juga: Imlek, Anies Sambangi Kelenteng Hian Thian Siang Tee Bio di Kawasan Palmerah

"Jadi kita monitoring terus keterisian Rumah Sakit, kemudian apabila terlihat ada tren yang meningkat secara signifikan sehingga dari mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka akan bisa dilakukan pengetatan," katanya.

Menurutnya saat ini situasi masih relatif kecil secara jumlah.

Namun, pihaknya akan terus memantau perkembangan ke depannya.

Gubernur juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Berencana Kunjungi Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio Palmerah

"Kita dalam situasi harus tenang. Kita juga harus sadar kalau memang angka Omicron meningkat, iya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain tingkat keparahannya tidak seperti 6 bulan lalu. Jadi yang harus kita sama-sama sadari adalah mentaati protokol kesehatan. Bila mengalami gejala ringan atau tanpa gejala, maka isolasi, supaya tidak menularkan kepada yang lain," katanya.

Terkait langkah ke depan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Terkait kebijakan lain kita akan melakukan evaluasi bersama pemerintah pusat," ujarnya.