Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam menyambut hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menuturkan, ada empat aspek aktivitas masyarakat yang diatur, sebagai upaya mencegah terjadinya gelombang kasus pasca libur panjang.

"Hal ini agar masyarakat, tetap aman dari penularan Covid-19 di tengah potensi kenaikan aktivitas dan tren mobilitas mudik," kata Wiku dalam keterangan virtual, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Pemudik Ingin Jajal Mobil Baru di Tol yang Mulus, Polisi Ingatkan 23 GT Berpotensi Jadi Biang Macet

Baca juga: Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik, Epidemiolog: Lebih Enak karena Tidak Tes PCR

Berikut rinciannya:

Pertama, syarat pelaku perjalanan dalam negeri. Masyarakat yang hendak bepergian harus memenuhi syarat perjalan sesuai riwayat vaksinasi dengan ketentuan.

"Tidak wajib menunjukkan hasil tes Covid-19, jika individu sudah di-booster dan akan menjadi wajib menunjukkan hasil tes jika belum," tutur Wiku.

Kedua, syarat kedatangan luar negeri. Untuk mengantisipasi adanya importasi kasus di tengah potensi kenaikan kedatangan luar negeri khususnya PMI.

"Berlaku secara umum bagi PPLN untuk, wajib mengunduh Peduli Lindungi dan mengisi data dasar," ucap Wiku.

Terkait tes sebelum keberangkatan, pelaku perjalanan wajib membawa hasil negatif Covid-19 yaitu hasil tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan atau tes antigen 1x24 jam.

Aspek ketiga, modifikasi mobilitas arus mudik. Misalnya dengan penerapan sistem ganjil-genap maupun penjadwalan keberangkatan dan kepulangan mudik.

"Keempat, sistem penegakan disiplin protokol kesehatan di fasilitas publik dan pemukiman masyarakat. Seperti masjid, lokasi salat Idul Fitri, lingkungan perumahan, pusat perbelanjaan, dan pusat wisat," paparnya.