TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendekatan strategi manajemen pandemi seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari status pandemi.

PPKM menjadi induk dari semua intervensi penanganan pandemi. Hal ini disampaikan oleh Pakar Epidemiologi Griffith University Dicky Budiman. 

Selain memang Ada vaksinasi, protokol kesehatan, dan testing, treacing dan treatment (3T).

PPKM yang masih diterapkan oleh WHO sebenarnya adalah senjata untuk menjaga intervensi agar tidak lepas kendali. 

"Tidak melemah dan bersikap berlebihan. Bahwa bahwa ada penurunan intensifikasi, tidak semasif dulu ya. Karena sudah jauh lebih baik," ungkap Dicky pada Tribunnews, Jumat (10/6/2022).

Namun Dicky mengingatkan jika walau kondisi saat ini lebh baik, namun situasi pandemi di belahan dunia masih serius. Karenanya Dicky memandang perpanjangan PPKM adalah langkah tepat. 

Di sisi lain ia pun menekankan jika pelonggaran yang diberlakukan seperti mandatory masker harus disertai literasi. Sehingga masyarakat menjadi mandiri. Misal kapan harus memakai masker dan melepaskannya. 

Baca juga: PPKM Leveling di Indonesia Diperpanjang Sampai 4 Juli 2022

"Sembari saya ingatkan untuk menerapkan komunikasi risiko pada publik. Menyampaikan bahwa situasi ini dinamis. Untuk melihat situasi terkendali adalah adanya keadaan stabil selama enam bulan," papar Dicky lagi.

Dan lagi yang harus diingat adalah pandemik bersifat global. Sehingga berakhirnya pandemi memerlukan waktu.  Kemudian ada ancaman penyakti wabah lain, sehingga perilaku hidup sehat harus diterapkan. 

"Dunia ini tidak sama dengan sebelumnya. Bumi makin rawan. Pemerintah harus saling besinergi dengan masyarakat. Memperbaiki hidup sehat, keseimbangan kesehatan hewan, manusia dan lingkungan," tegasnya.