Satgas: Kepala Daerah Harus Perketat Pengawasan Prokes, Cakupan Vaksinasi Covid-19 Diperluas
Prokes harus diawasi lantaran positivity rate di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam 5 minggu terakhir.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Satgas penanganan Covid-19 meminta seluruh kepala daerah baik gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia agar kembali menggalakkan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan terutama di tempat umum dan pemukiman warga
Pelaksanaan prokes ini harus diawasi lantaran positivity rate di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam 5 minggu terakhir, dari 5,12 persen menjadi 10,05 persen atau naik hampir 2 kali lipat.
Baca juga: Pemerintah Percepat Vaksinasi PMK, Pertengahan September 2022 Ditargetkan Selesai
“Jika dibandingkan dengan saat puncak omicron lalu, dalam 5 minggu kenaikan hampir 17 persen. Sedangkan saat puncak delta lalu kenaikan 9 persen. Artinya, kenaikan positivity rate kali ini masih lebih rendah disbanding saat puncak omicron dan delta," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).
Meski demikian, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena positivity rate sudah di atas 10 persen.
Menurut Wiku, angka positivity rate ini merefleksikan kenaikan kasus positif di tengah masyarakat.
Jumlah kelurahan/desa yang dipantau dalam 1 bulan terakhir mulai terlihat menaik meski angka masih belum signifikan.
Dari total 80 ribu desa dan kelurahan di Indonesia di minggu ini, hanya 2 ribu (2,5 persennya) yang dipantau kedisiplinan protokol kesehatannya.
Wiku juga menyebutkan, perlu ada penyesuaian strategi vaksinasi Covid-19 yaitu mempercepat pemerataan cakupan vaksinasi dosis terlengkap agar mencapai kekebalan optimal.
“Saat ini, tugas kita bukan sekadar memastikan diri sendiri sudah divaksinasi lengkap namun juga orang di sekitar kita. Karena tujuan utama kita adalah membentuk kekebalan kolektif bukan individual,”ujar Wiku.