Komisi IX DPR Sambut Baik Kehadiran Pabrik Vaksin mRNA Pertama di Asia Tenggara
Rahmad Handoyo menyambut baik berdirinya pabrik Vaksin Covid-19 berbasis mRNA pertama di Asia Tenggara yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo menyambut baik berdirinya pabrik Vaksin Covid-19 berbasis mRNA pertama di Asia Tenggara yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Pabrik tersebut terletak di Kawasan Industri Pulo Gadung (JEIP), Jakarta.
Rahmad mengatakan hal itu menjadi salahsatu mewujudkan ketahanan Kesehatan Indonesia ke depan.
"Saya kira kita sambut positif terhadap adanya satu kemampuan industri kita untuk membuat vaksin yang berbasiskan mRNA dalam hal ini produksinya ya," kata Rahmad, kepada wartawan Rabu, (12/10/2022).
"Itu menjadi salah satu ketahanan kesehatan kita, tetapi apa pun ini menjadi proses pembelajaran yang berharga dan besar bagi seluruh anak bangsa, pemerintahnya ya industri kesehatannya pelaku kesehatan Indonesia," imbuhnya.
Selain menciptakan ketahanan kesehatan nasional, pabrik vaksin itu juga dapat mengurangi ketergantungan pada sektor kesehatan dalam negeri.
"Bahwa kita memang adanya ketahanan dan kedaulatan di bidang kesehatan ingat ya dan saya ingatkan lagi bahwa 90 persen obat-obatan bahan baku obat alat kesehatan itu masih impor," ucapnya.
Menurutnya pandemi Covid-19 kemarin cukup menjadi pembelajaran berharga bangsa Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan Kesehatan, agar suatu saat pandemi terjadi lagi di kemudian hari, Indonesia sudah siap menghadapinya.
"Ketika beberapa tahun lalu sempat terjadi kalang kabut kekurangan obat khususnya di covid 19 ketika terjadi proses puncak-puncaknya kasus di saat negara lain membutuhkan kita juga membutuhkan pasti negara lain pasti akan memprioritaskan negaranya sendiri," ujarnya.
Baca juga: Presiden Dukung Perusahaan Biofarmasi Nasional Produksi Vaksin mRNA
"Nah untuk itu saya kira ini menjadi pembelajaran agar tidak perlu terjadi dengan cara apa ya riset teknologi itu harus diberikan karpet merah khususnya di bidang Kesehatan," lanjutnya.
Rahmad mendorong pemerintah untuk giat melakukan penelitian khususnya pada bidang kesehatan tujuannya supaya Indonesia bisa memproduksi sendiri produk-produknya dalam negeri.
"Pemerintah juga harus memberikan penguatan terhadap riset-riset terhadap kesehatan kemudian juga industri kita lebih dorong lagi agar riset riset penelitian itu juga kita berikan dorongan kita berikan dorongan terhadap swasta nasional maupun swasta multinasional yang ada di Indonesia," ucapnya.
Ia juga mendorong baik pemerintah maupun swasta untuk berinvestasi melakukan penelitian dan pengembangan terkait kesehatan sebagai pintu masuk menuju ketahanan Kesehatan yang mumpuni.
"Untuk diberikan perlakuan khusus terhadap riset sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa memproduksi sendiri membuat sendiri," ucapnya.
"Ya kalau pada akhirnya kita dorong penanam modal dalam negeri untuk bisa mengambil ceruk usaha di dalam bidang kesehatan kalaupun tidak paling tidak perusahaan multinasional silahkan membuat atau memproduksi melakukan penelitian yang ada di Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut Rahmad mengatakan, ketahanan kesehatan di masa depan harus di prioritaskan dengan segala macam potensi krisis yang ada.
"Yang penting ketahanan kesehatan kita juga siap menghadapi segala bentuk potensi ancaman di bidang kesehatan. Tujuannya agar Indonesia tidak tergantung dengan produk asing," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo(Jokowi) meresmikan pabrik biofarmasi PT Etana Biotechnologies Indonesia di Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta, pada Jumat, (7/10/2022).
Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi pengembangan industri berbasis bioteknologi yang memproduksi vaksin dengan platform teknologi berbasis messenger RNA (mRNA) di Tanah Air.
"Saya sangat menyambut baik apa yang telah dilakukan PT Etana Biotechnologies Indonesia dalam memproduksi vaksin dengan platform mRNA. Ini adalah yang pertama di Asia Tenggara," ujar Presiden.
Menurut Presiden, vaksin menjadi salah satu kebutuhan yang diperebutkan semua negara pada saat awal pandemi berlangsung. Presiden bersyukur, hingga saat ini pemerintah sudah menyuntikkan 440 juta dosis vaksin kepada rakyat sehingga Indonesia dinilai termasuk yang terbaik di dunia dalam hal mengelola dan mengendalikan pandemi.
“Kita enggak mau lagi ada pandemi, tetapi kalau di dalam negeri siap industrinya, paling tidak kita menjadi lebih tenang,” lanjutnya.
Presiden Jokowi juga meyakini bahwa pengembangan industri vaksin dalam negeri akan berdampak baik pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Apalagi, tambah Presiden, dalam industri bioteknolgi tersebut, tidak diperlukan waktu lama bagi vaksin baru untuk masuk ke dalam tahap uji klinis.
“Tadi disampaikan oleh Pak Nathan bahwa dalam 2 bulan vaksin baru itu bisa sudah masuk ke uji klinis, sangat cepat sekali.” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mendorong jajarannya untuk mendukung industri berbasis bioteknologi agar dikembangkan tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tanaman.
“Kementerian Kesehatan juga mendukung sehingga ini bisa berkembang tidak hanya di biofarmasi, bioteknologi, tetapi nantinya juga bisa masuk ke hewan, ke tanaman, sehingga semuanya kita memiliki kemandirian dan kita bisa berdikari, betul-betul berdikari,” imbuhnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, tren dunia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa obat-obatan yang terjual di pasaran berbasis biologi. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mendorong pengembangan obat-obatan tidak hanya berbasis kimia, tetapi juga biologi.
“Salah satunya programnya ini membangun industri bioteknologi. Kita juga 17 Agustus yang lalu meluncurkan pusat research terapan untuk precision medicine namanya BGSi. Itu juga pusat riset bioteknologi kesehatan,” ucap Menkes.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito.