TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pencabutan status atau penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pandemi Covid-19 masih menunggu hasil kajian.

Jokowi mengatakan, pencabutan status PPKM harus melalui kajian mendalam yang mencakup sero survei untuk melihat tingkat antibodi pada populasi masyarakat.

"Belum, untuk PSBB, PPKM belum sampai di meja saya. Nanti kalau selesai, karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian-kajian."

"Saya minta harus detail, jangan sampai keliru memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu,” ungkap Jokowi, Senin (26/12/2022).

Menurut Jokowi, apabila hasil sero survei sudah di atas 90 persen, artinya imunitas masyarakat sudah baik.

Jokowi juga mengungkapkan, dengan memiliki kekebalan tubuh yang baik, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi ancaman virus lain.

Baca juga: Saran Ahli Epidemiologi Terkait Rencana Pencabutan PPKM oleh Pemerintah

“Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 ya kita artinya imunitas kita sudah baik, ada apapun dari manapun yang enggak ada masalah,” ujar Jokowi.

Mengenai kasus harian Covid-19, Jokowi menyebut saat ini kasus telah turun di bawah 1.000 kasus.

Akan tetapi, Jokowi mengingatkan agar hal tersebut perlu dilihat apakah karena imunitas masyarakat telah membaik atau karena hal lain.

“Jadi tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, dari para pakar epidemiolog semuanya agar memutuskannya nanti benar."

"Tergantung kajiannya kalau selesai kita harapkan akhir tahun ini selesai, dan sero survei dan kajiannya,” tandasnya.

Baca juga: Lonjakan Covid-19 di China Hantam Perekonomian hingga Mengakibatkan Produksi di Pabrik Terganggu

Nataru Potensi Perburukan

Sementara itu Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman turut menanggapi soal rencana penghentian PPKM.

Menurut Dicky, hingga kini ancaman Covid-19 masih ada, terlebih ketika pergerakan masyarakat meningkat, seperti pada libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini.