Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia gencar memulihkan ekonomi nasional seiring Pandemi Covid-19 yang kian mereda.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, saat pandemi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 merangkak hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kata dia, penerimaan negara di tahun 2020 bahkan minus hingga 16 persen.

"Waktu pandemi, pendapatan negara terpukul karena semua rakyat ekonominya berhenti. Jadi penerimaan negara kita drop 16 persen menjadi Rp 1.600 triliun saja," kata Sri Mulyani saat Rakornas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dikutip Jumat (27/1/2023).

Meski demikian, Ani menyampaikan, saat ini Indonesia masuk dalam masa transisi Pandemi Covid-19 menuju Endemik. Artinya, kasus Covid-19 semakin mereda hingga pemerintah optimis ekonomi nasional mampu pulih kembali.

Baca juga: Update Covid-19 Global 27 Januari 2023: Total Kasus 6674.194.922, Infeksi Baru 172.172

Ani menegaskan, pemulihan ekonomi nasional nantinya bakal didorong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 3.061 triliun.

Sebab, program Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang sempat dijadikan acuan kebijakan dalam percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sudah resmi berakhir pada akhir 2022 lalu.

Meski begitu, Ani berujar, tak menutup kemungkinan jika nantinya program penanganan Covid-19 (PC) pemulihan ekonomi nasional (PEN) bakal diberlakukan kembali.

"Ini adalah situasi kita. APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Sehingga kita berharap tahun 2023 melanjutkan pemulihan ekonomi," tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, meski program PC PEN sudah berakhir, pemerintah tetap mendorong pemulihan ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.

"Anggaran tetap kita jaga tapi masuk ke dalam program reguler di kementerian/lembaga masing-masing," kata Suahasil.

Defisit Naik

Sri Mulyani Indrawati memaparkan, defisit APBN tahun 2020 semula sebesar Rp 307,2 triliun. Merangkak naik mencapai Rp 1.039,2 triliun pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Agustus 2020 defisit melonjak ke 634 persen, nominalnya Rp 1,039 jadi naiknya hampir dua setengah kali lipat. Dan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 1,645 triliun," kata Sri.

Kata Ani, anggaran belanja negara di tahun 2020 setara pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, peningkatan jumlah anggaran melesat tajam dalam kurun waktu 1 tahun.

"Saya sampaikan pada presiden, 900 pembiayaan meningkat. Itu sudah dapat dua IKN pak, saya sampaikan pada presiden. Hanya dalam 1 tahun kita meningkat," lanjutnya.

Menkeu Sri Mulyani yang kerap disapa Ani mengatakan, selama pandemi Covid-19 melanda, turut mengubah kebijakan fiskal pemerintah Indonesia.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Mereda, Sri Mulyani: Dana Kesehatan Dialihkan ke Penanganan Non-Covid 19

Hal itu ditandai dengan penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"APBN sebelum pandemi tahun 2020 Rp 307 triliin dan pembiayaan kita Ro 741,8 triliun. Begitu terpukul pandemi, kita menerapkan UU Nomor 2 Perppu Nomor 1 dimana defisit boleh naik," ucapnya.

Ani menegaskan, sejak penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 itu, defisit APBN pemerintah Indonesia mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat.

"Pertama Perpres keluar sekitar bulan Juni revisi, itu Rp 5,07 triliun defisit nya melonjak hampir 3 kali lipat. Kalau dilihat nominal nya defisit lebih dari Rp 550 triliun dan kebutuhan pembiayaan melonjak dari 741 ke 1,439 dua kali lipat," tegasnya.

Keuangan Minus 16 Persen

Ani menyatakan, keuangan Indonesia sempat terpukul hingga minus 16 persen di tahun 2020. Padahal, kata dia, penerimaan negara pada tahun 2020 sudah mencapai Rp 1.647,8 triliun.

Ani mengatakan, belanja negara turut mengalami kenaikan sebesar 12,4 persen atau Rp 2.595,5 triliun. Sedangkan pembiayaan utang negara naik 181,0 persen atau Rp 1.229,6 triliun.

"Pendapatan turun, belanjanya naik. Makanya defisit melonjak tinggi sekali. Oleh karena itu defisit menjadi Rp 947 triliun. Ini yg sudah angka aktual dibandingkan Perpres nya tadi," tutur dia.

Ani mengaku, peningkatan defisit APBN ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat. Sehingga situasi ekonomi secara keseluruhan mengalami volatilitas.

"Waktu itu juga capital market, semuanya dalam situasi yg sangat volutality. Sehingga waktu kita butuh banyak, situasi di dalam bon market dan capital market sangat tidak kondusif," ucap dia.

Untuk itu, Ani mengatakan, pemerintah melakukan kesepakatan dengan mekanisme Burden Sharing dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020.

"Makanya kita membuat SKB 1-2-3 dengan Bank Indonesia. Karena memang tantangannya extra ordinary. Magnitude nya besar sekali," lanjutnya.

Atasi Pandemi Covid-19

Ani menceritakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 lalu.

Kata Sri Mulyani, dia memastikan belanja negara dalam menangani pandemi Covid-19 terpenuhi secara keseluruhan.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Menkeu Sebut Keuangan Negara Terpukul hingga Minus 16 Persen di 2020

Melalui Satgas Covid-19 yang saat itu di pimpin oleh Budi Gunadi Sadikin, dia memastikan pembelian vaksinasi jenis Astrazeneca, meski kondisi perekonomian Indonesia tengah sulit.

"Jadi, Pak Budi ya berapapun yang dibutuhkan kayaknya kita kasih aja. Vaksin yang belum diproduksi saja sudah kita kasih kontrak, kasih duit. Bener kan?," kata Sri Mulyani dalam Rakornas, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ani menuturkan, proses negosiasi yang dilakukan Satgas Covid-19 yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu bahkan sampai ke London.

"Waktu itu, saya bilang pokoknya beli. Sudah kontrak, tapi barangnya belum jadi. Astrazeneca belum keluar vaksinnya, dan itu dia (Inggris) menawarkan kontrak karena mereka harus punya kepastian, berapa puluh atau ratus juta yang dia harus produksi kalau seandainya terjadi," tegasnya.

Bahkan, kata Ani, Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto turut menanyakan pendanaan untuk menangani pandemi Covid-19.

"Memang waktu itu Pak Terawan sempat nanya, Bu benar punya duit? Kita cariin uangnya. Bapak fokus menangani penanganan pandemi nya. Karena memang itu adalah multi from battle yang kita hadapi," tuturnya.

Ani menegaskan, pada posisi itulah dia meminta pemerintah agar tidak menjadi alasan kurangnya keuangan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Tapi kita sudah sampaikan, tidak boleh dalam situasi pandemi alasan tidak bisa melakukan tindakan apapun hanya karena tidak ada uang. Karena itu akan pasti memperburuk. Jadi waktu itu berapapun yang dibutuhkan kita akan sediakan," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap Kesulitan Awal Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia hingga PPKM Dicabut

Ani memaparkan, semua itu terjadi di tahun 2020. Sehingga, pemerintah banyak mengubah kebijakan-kebijakan baru berdasarkan pengalaman pandemi Covid-19.

"Makanya Bapak Presiden menyampaikan itu betul-betul coming from the real experience. Membuat keputusan yang kita kadang-kadang tidak cukup informasi tapi harus membuat dengan intuisi. Jadi intuisi mengatakan harus dilakukan namun semuanya dengan niat baik," tegasnya.

Program PC PEN Berakhir

Ani memaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 3.061 triliun atau menurun Rp 29 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 3.090 triliun.

Sri Mulyani berujar, dari jumlah tersebut sebesar Rp 178,7 triliun ditetapkan untuk penanganan non-Covid 19 meliputi stunting dan pencegahan penyakit lainnya.

"APBN kesehatan Rp 178,7 triliun itu sudah non-Covid 19 mayoritas untuk stunting untuk pencegahan. Makanya Pak Menkes sekarang bicara tentang kanker serviks," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Kemudian, Ani merincikan, anggaran APBN 2023 ditetapkan untuk beberapa pembangunan seperti pendidikan sebesar Rp 612 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun dan ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun.

Ketahanan energi sebesar Rp 341,3 triliun dan pertahanan keamanan sebsar Rp 316,9 triliun. Adapun anggaran infrastruktur sebesar Rp 392,1 triliun.

"Untuk infrastruktur, kemarin Presiden minta semua infrastruktur diselesaikan. Terutama yang strategis dan banyak hal yang masih dijaga dan selenggarakan," ucap dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, anggaran kesehatan di tahun 2023 sebear Rp 178,7 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebear Rp 176,8 triliun.

"Anggaran kesehatan, top up di 2021 besar sekali karena sebagian untuk bayar utang tahun 2020, sebgaian untuk menanganai delta yang luar biasa. Tapi top up ini mengecil dan 2023 PEN nya tidak ada, tetapi jumlah anggarannya tidak turun," tegasnya.

Suahasil berujar, anggaran perlindungan sosial juga turut mengalami peningkatan. Kata dia, tahun 2023 anggaran perlindungan sosial Rp 476 triliun sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp 461,6 triliun.

"Ini menjadi komitmen kita transisi reguler masuk ke kl maisng masing dan dijalankan ke depan tentu dengan super visi dari seluruh Bapak Presiden dan juga Kabinet," tegasnya.