TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta menuntaskan vaksinasi covid-19 pada kalangan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sebelum secara resmi menerapkan booster berbayar dan menetapkan fase endemi.

Langkah tersebut perlu diambil demi menjamin hak-hak kesehatan warga negara dalam memperoleh vaksin Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Kawal Pandemi Covid Hingga Resmi Berakhir Minta Masyarakat Segera Vaksin Booster Kedua

Hingga saat ini sebagian masyarakat masih belum menerima vaksin primer. Merujuk data dari Kementerian Kesehatan per 19 Februari 2023, dari target penerima 234,66 juta jiwa, vaksin dosis pertama telah menjangkau 86,84 persennya dan vaksin dosis kedua 74,51 persen.

Artinya masih ada 13,16 persen atau hampir 30 juta penduduk belum menerima vaksin dosis pertama dan hampir 60 juta lainnya belum mendapat vaksin dosis kedua.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan Hamid Abidin mengatakan, pemerintah perlu menjangkau masyarakat yang aksesnya terhadap vaksinasi COVID-19 minim.

"Koalisi mendukung kerja pemerintah dan siap membantu mensukseskan vaksinasi di daerah terpencil dan masyarakat adat,” ujar Hamid dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin (20/2/2023).

Data dari pemerintah tersebut menunjukkan daerah yang masih tertinggal dalam pencapaian vaksinasi adalah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Booster Kedua Gratis, Diutamakan yang Sudah Enam Bulan Vaksinasi Booster Pertama

Pencapaian vaksinasi di tiga wilayah Indonesia timur masih di bawah rata-rata pencapaian secara nasional yang sebesar 86,84 persen.

Capaian di Papua baru 30,16 persen, Papua Barat 56,43 persen, dan Maluku menjadi yang tertinggi di antara ketiganya dengan 66,98 persen.

Koalisi lanjut Hamid juga turut membantu pemerintah dalam menyalurkan dan melakukan vaksinasi pada kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

Pada tahun 2022 lanjutnya koalisi ikut melangsungkan program vaksinasi dengan lebih dari 56.000 dosis.

Pada tahun sebelumnya, capaiannya bahkan lebih tinggi dengan 241.000 dosis.

Koalisi juga melakukan sosialisasi, menggelar edukasi, serta bekerja dengan banyak pihak untuk turut memuluskan program vaksinasi di berbagai daerah terpencil.

Sosialisasi dan edukasi itu dilakukan karena khalayak sasaran sulit mengakses informasi tentang COVID-19 dan vaksin.