Kondisi tersebut pada gilirannya membuat masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mudah terpapar informasi sesat dan hoaks.

Ketiga kelompok tersebut juga mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan karena Kerja Koalisi masih berlanjut hingga saat ini. Bahkan, tim dari Koalisi masih menyalurkan vaksin ke wilayah dengan cakupan vaksinasi minim seperti Papua dan Papua Barat.

Menurut laporan Tim Logistik dari Koalisi, program vaksinasi di wilayah Papua dan Papua barat yang meliputi 15 distrik di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura masih terus diupayakan.

Direktur Lembaga Pembangunan Masyarakat Adat (LPMA), Anita Lulang menjelaskan, vaksinasi di beberapa wilayah di Papua berjalan baik dan masyarakat masih antusias.

Warga yang datang divaksin meliputi masyarakat adat, warga sekitar, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.

Kendala yang mereka temui adalah akses ke lokasi yang sulit dan vaksin yang mendekati masa kedaluwarsa. Pada pertengahan Januari lalu stok vaksin minim.

“Atas dukungan dari koalisi, dan koordinasi dengan Kemenkes, stok vaksin datang dan kami bisa menggelar vaksinasi,” kata Anita.

Koalisi kata Anita bekerja sama dengan pemerintah mengkoordinasikan permintaan vaksin, distribusi, hingga pelaksanaan penyuntikan vaksin. Sejak pertengahan Januari lalu, Koalisi sudah menuntaskan vaksinasi 2.000 dosis. Program ini terus berlanjut dengan target baru 1.000 dosis. Hingga kini, total sudah tercapai sekitar 2.800 dosis dari target 3.000 dosis.

Koalisi berharap tidak semua pasokan vaksin yang dikirimkan ke daerah ditujukan untuk booster, karena masih banyak orang belum menerima vaksin primer.

Baca juga: Pandemi Jadi Endemi, Menkes Rencanakan Vaksin Covid-19 Bisa Dibeli di Apotek

Sementara untuk vaksin booster, Anita menjelaskan banyak orang membutuhkan produk Sinovac dan Indovac karena sebagian besar dari mereka disuntikkan Sinovac sebagai vaksin primernya.

Menimbang kondisi yang dimaksud, Koalisi menilai perlu pemerataan vaksin primer sebelum booster digencarkan, apalagi jika nantinya beredar booster berbayar dan status endemi diresmikan.

Koalisi lanjut Anita juga mengusulkan jika pemerintah hendak mengubah status pandemi COVID-19 secara resmi menjadi endemi, kelompok rentan, kalangan disabilitas, dan masyarakat adat perlu dilibatkan dalam penentuan kebijakan.

Alasannya jelas tiga kelompok masyarakat itu sering kali menjadi pihak paling akhir yang mendapat layanan vaksinasi.

"Kemudian, untuk mengubah status wabah secara resmi, perlu kiranya memastikan bahwa kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas telah menerima vaksinasi penuh terlebih dahulu, selain memastikan layanan kesehatan terhadap mereka berjalan lancar," kata Anita.(Willy Widianto)