“Walau status PPKM sudah dicabut, saat ini kami tetap bekerja menggelar vaksinasi bagi masyarakat adat, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas di daerah yang masih butuh vaksinasi. Terutama daerah-daerah terpencil,” kata Hamid. 

Daerah itu meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, Lampung, dan Yogyakarta.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), salah satu anggota Koalisi menyatakan, Indonesia perlu kesetaraan vaksin dan akses kesehatan lainnya. 

Selama ini, karena akses lokasi yang sulit, masyarakat adat jarang tersentuh oleh layanan kesehatan.

Padahal, kesehatan adalah salah satu kunci memperkuat masyarakat adat. Jika masyarakat adat kuat dan hak-hak mereka dipenuhi, maka mampu menghadapi ancaman lingkungan dan krisis iklim. 

"Kita harus memperkuat masyarakat adat, karena mereka adalah benteng terakhir penjaga hutan kita,” kata Rukka.

Menurut Rukka, salah satu jalan memperkuat masyarakat adat adalah dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-undang. Selama ini, Koalisi bersama AMAN dan mitra-mitra yang bekerja di kelompok adat, membantu akses vaksinasi dengan mendata kebutuhan vaksin dan menggelar vaksinasi dengan jemput bola. 

Jemput bola juga dilakukan untuk penyandang disabilitas.

Menurut Maulani A Rotinsulu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) anggota jaringan koalisi, pandemi COVID-19 ini menegaskan pentingnya layanan kesehatan yang inklusif bagi semua termasuk penyandang disabilitas. Inklusivitas itu tidak hanya dalam urusan pengobatan namun juga dalam jangkau sosialisasi, informasi, dan edukasi.

Selama ini, sosialisasi, informasi, edukasi serta tindakan vaksinasi kurang menjangkau penyandang disabilitas karena minimnya data penyandang disabilitas di sentra-sentra layanan kesehatan.

Kita perlu juga memahami tentang siapa penyandang disabilitas dan bagaimana menjangkau mereka. Serta memahami bagaimana bentuk fasilitas yang bisa diakses dan seperti apa akomodasi yang layak yang harus disiapkan oleh petugas layanan kesehatan maupun vaksinasi.

“Ke depan, perlu dirumuskan standar bagaimana melakukan sosialisasi dan memberikan layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sebab mereka adalah kelompok yang masih sangat tertinggal dalam mengakses Hak atas Kesehatan,” kata Maulani.

Sepanjang pandemi, Koalisi turut membantu pemerintah dalam menyalurkan dan melakukan vaksinasi di kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Tahun 2022, Koalisi membantu vaksinasi lebih dari 56 ribu dosis. Pada tahun 2021, bahkan mencapai 241 ribu dosis disalurkan dengan bantuan Koalisi. Tahun ini Koalisi terus bekerja membantu vaksinasi dari vaksin dosis pokok hingga dosis booster.

Kerja Koalisi juga turut melakukan sosialisasi, edukasi, serta bekerjasama dengan multipihak untuk membantu vaksinasi di berbagai daerah terpencil.  Sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui perwakilan-perwakilan tiga kelompok masyarakat tersebut diatas dalam menjangkau target kelompok yang akan divaksin.