Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Hari Buruh Internasional

Hari Buruh 1 Mei, Komisi IX DPR Ingatkan Perusahaan untuk Tetap Berikan THR Sesuai Aturan

Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menyerukan agar perusahaan tetap membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan Undang-undang.

Hari Buruh 1 Mei, Komisi IX DPR Ingatkan Perusahaan untuk Tetap Berikan THR Sesuai Aturan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah buruh mengenakan masker saat pulang kerja di salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). Langkah tersebut dalam rangka pencegahan penularan virus corona (Covid-19) di lingkungan pabrik. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM  -  Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menyerukan agar perusahaan tetap membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang ada.

Ribka menegaskan THR tetap diberikan, walaupun situasi ekonomi sedang sulit karena wabah virus corona.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan dan menstimulus perusahaan, misalnya dengan PPh pasal 21 di sektor pengolahan.

“Kementerian Ketenagakerjaan harus dengan sungguh-sungguh mengawasi dan memonitor untuk mengawal kebijakan ini."

"Bila ditemukan adanya pelanggaran, tidak segan-segan mengambil langkah tegas,” ujar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (01/05/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini mengecam perusahaan yang mem-PHK para buruhnya tanpa pesangon, bahkan gaji terakhir mereka tidak diberikan.

Baca: Ini yang Dilakukan Buruh Saat Pandemi Covid-19 Bertepatan dengan May Day

Baca: 20 Ucapan Selamat Hari Buruh atau May Day, Cocok untuk Update Status di Sosial Media

Ribka Tjiptaning saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012). Menakertrans diundang Komisi IX DPR RI terkait permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, termasuk membahas masalah perkosaan TKI di Malaysia, iklan TKI on sale, dan beberapa TKI yang menghadapi hukuman mati di Arab.
Ribka Tjiptaning saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012). Menakertrans diundang Komisi IX DPR RI terkait permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, termasuk membahas masalah perkosaan TKI di Malaysia, iklan TKI on sale, dan beberapa TKI yang menghadapi hukuman mati di Arab. (TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA)

“Kaum buruh telah mengorbankan nyawanya dalam situasi wabah virus corona ini."

"Mereka tetap bekerja karena pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan meliburkan."

"Dalam satu pabrik yang terdiri ratusan bahkan ribuan buruh, tentu saja rentan terjadi penularan virus corona secara masif,” ungkapnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana ini juga mendesak Kementerian Sosial untuk mendata kaum buruh yang terkena musibah PHK.

Halaman
123
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas