TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku khawatir dengan keberlangsungan ekspor produk UMKM ke Eropa.

Mengingat biaya pengiriman barang dari Asia ke Eropa yang melonjak hingga mencapai 63 persen seperti disampaikan Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Maka itu LaNyalla meminta pemerintah pusat mengambil langkah tepat bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah ekspor, sehingga mereka tidak terhenti gara-gara kenaikan biaya logistik.

"Pemerintah harus mencarikan solusi bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah pasar ekspor. Karena kenaikan biaya logistik ini bisa membuat biaya operasional semakin tinggi dan akhirnya mereka tidak mampu menutup biaya ekspor sehingga memilih menghentikan ekspor," kata LaNyalla, Selasa (30/1/2024).

Jika tidak menjadi perhatian pemerintah, kata LaNyalla, kondisi tersebut bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Baca juga: DPD II Golkar Karanganyar Jelaskan Seorang Caleg Ternyata Guru Agama SD

Faktanya saat ini penopang ekonomi Indonesia adalah UMKM.

Bahkan, 90 persen pelaku usaha domestik di Indonesia ini justru UMKM.

"Jika pemerintah berkomitmen mendorong UMKM agar bisa menguasai pasar ekspor, inilah saatnya pemerintah hadir, sehingga pelaku UMKM tidak terkendala biaya logistik," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyebut konflik yang terjadi di Laut Merah membuat tarif logistik pengiriman kapal atau freight cost dari Asia ke Eropa melonjak drastis, sekitar 53 persen sampai 63 persen.

Ketua Umum DPP INSA)Carmelita Hartoto mengakui adanya kenaikan tarif jasa angkutan kapal atau freight rate akibat krisis laut merah.

"Memang terjadi kenaikan biaya freight antara 55 persen - 63 persen atas perdagangan dari Asia ke Eropa dan sebaliknya, akibat krisis di laut merah," ujar Carmelita, Senin (15/1/2024).

Baca juga: Pimpin Konsolidasi Ketua DPD Golkar Se-Indonesia, Airlangga Pasang Target Tinggi di Pilpres 2024

Namun, konflik di Laut Merah tidak menimbulkan dampak terhadap pelaku usaha pelayaran di Indonesia, tetapi ke pelaku usaha pelayaran internasional.

"Tidak ada dampak bagi pelayaran nasional karena tidak berlayar ke daerah konflik," ujar dia.

Selain berdampak pada kenaikan freight rate, krisis laut merah juga menyebabkan global shipping yang mengharuskan pelaku usaha pelayaran Internasional kini harus merubah rute melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan.