Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

DPD RI Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Terkait Kasus Pengerusakan di Praya Lombok

Wakil Ketua DPD RI meminta kepada pihak Kejaksaan untuk cukup dengan melakukan penahanan rumah kepada empat IRT tersebut dalam proses hukumnya.

DPD RI Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Terkait Kasus Pengerusakan di Praya Lombok
dok. DPD RI
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin. 

TRIBUNNEWS.COM - Ditahannya empat Ibu Rumah Tangga (IRT) yang diduga melakukan pengerusakan gudang pabrik rokok UD. Mawar di Kecamatan Kopang oleh pihak Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menarik perhatian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin. Melalui keterangan tertulisnya Minggu (21/02/2021) ia menyampaikan beberapa hal yang mesti jadi pertimbangan institusi penegak hukum.

"Sebagai sesama warga bangsa, kami berkeyakinan bahwa proses penegakan hukum yang adil mesti sejalan dengan standar moral dan etika kemanusiaan kita sebagai bangsa yang menjujung tinggi perikemanusiaan yang adil dan beradab," ujar wakil ketua DPD RI Sultan B. Najamudin melalui keterangan tertulisnya.

Senator muda asal Bengkulu ini mengungkapkan, sangat berbahaya jika ada IRT yang sedang aktif menyusui bayinya ditahan oleh penegak hukum dengan delik yang tidak proporsional. Terlepas dari tingkat kesalahan mereka, peristiwa Ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat.

"Negara harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan, terutama bagi rakyat kecil yang justru sedang menuntut keadilan di hadapan korporasi. Sudah cukup dengan kasus Nenek Asyani," ingat Sultan.

Oleh karena itu, tambah Sultan, kami minta kepada pihak Kejaksaan untuk cukup dengan melakukan penahanan rumah kepada empat IRT tersebut dalam proses hukumnya. Sudah saatnya penegakan hukum Indonesia ditunaikan dengan pendekatan yang arif dan bijaksana.

Kejaksaan dan kepolisian, ungkap Sultan, harus menjadi tempat penyelesaian masalah dengan cara restoratif dan DPD percaya nilai budaya dan adat bangsa Indonesia bisa menjadi filosofi dari penegakan hukum berkeadilan.

"Dalam situasi yang sosial dan ekonomi yang sedang tidak menentu ini akibat pandemi covid ini, ruang publik tidak boleh dibuat gaduh oleh delik hukum yang mengusik rasa keadilan publik," tutup Sultan. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas