Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ketua DPD RI Dukung Polri Tumpas Sindikat Pembuat Uang Asing Palsu

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Polri bisa menumpas pemalsu uang asing antarpulau karena telah merugikan keuangan negara.

Ketua DPD RI Dukung Polri Tumpas Sindikat Pembuat Uang Asing Palsu
DPD RI
Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, membongkar sindikat pemalsu uang asing antarpulau, lengkap dengan barang bukti uang palsu senilai Rp 4,5 triliun. 

TRIBUNNEWS.COM - Keberhasilan Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, membongkar sindikat pemalsu uang asing antarpulau, lengkap dengan barang bukti uang palsu senilai Rp 4,5 triliun, diapresiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia pun berharap Polri bisa menumpas kejahatan ini karena telah merugikan keuangan negara.

"Kita harus memberikan apresiasi kepada Polresta Banyuwangi atas keberhasilan membongkar dan menangkap 10 anggota sindikat pengedar uang palsu antarprovinsi. Kejahatan ini sangat meresahkan. Bahkan negara pun sangat dirugikan," tutur LaNyalla, Kamis (4/3/2021).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, uang palsu senilai Rp 4,5 triliun yang beredar, sama artinya dengan kita kehilangan uang Rp 4,5 triliun.

"Nilai uang palsu itu sepadan uang kita yang hilang dicuri sindikat. Bayangkan, betapa besar kerugian yang kita terima. Rp 4,5 triliun itu jumlah uang yang sangat besar," ujarnya.

Untuk itu, LaNyalla meminta kepada Polri untuk memberikan informasi terkait uang asing palsu, termasuk ciri-ciri dan lainnya, sehingga masyarakat berhati-hati dalam menukarkan uangnya.

"Masyarakat pun tidak boleh sembarangan menukarkan uang. Cari tempat penukaran uang atau lembaga yang memang terpercaya untuk melakukan aktivitas itu," ujarnya.

LaNyalla pun dengan tegas meminta Polri untuk menumpas para sindikat hingga ke akar-akarnya.

"Sindikat ini sudah sangat merugikan keuangan negara. Dan mereka harus diberikan hukuman yang berat," pintanya. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas