Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi Undang-Undang Otsus Harus Memastikan Kewenangan Khusus Diakui

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memimpin Kunjungan Timja Otsus Papua dalam rangka Revisi Undang-Undang Otsus Papua.

Revisi Undang-Undang Otsus Harus Memastikan Kewenangan Khusus Diakui
dok. DPD RI
Pertemuan Tim Kerja Otsus Komite I DPD RI di Kantor Gubernur Papua Barat (18/3). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memimpin Kunjungan Timja Otsus Papua dalam rangka Revisi Undang-Undang Otsus Papua. Revisi diharapkan mampu menjamin tegaknya kewenangan khusus dalam kerangka Otonomi Khusus.

Kewenangan Otsus yang belum ada batasan yang tegas bagi Pemerintah Provinsi untuk mendukung Segala Kebijakan Daerah Sesuai Tujuan Otsus. Selain itu, masalah tumpang tindih Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan melalui Kementerian Lembaga kurang mendukung posisi UUNo. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua Dan Papua Barat. Hal ini terangkat dalam pertemuan Tim Kerja Otsus Komite I DPD RI di Kantor Gubernur Papua Barat (18/3).

Tim Kerja Otsus Papua dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, didampingi oleh Wakil Ketua Komite I, Djafar Alkatiri, dan dihadiri oleh Filep Wamafma Dapil Papua Barat, Husain Alting Syah Dapil Maluku Utara, Abdurahman Abubakar Bahmid Dapil Gorontalo, dan Jialyka Maharani Dapil Sumsel. Rombongan Timja Otsus diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Turut hadir Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, Ketua Fraksi Otsus Papua Barat, George Dedaida, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, Dewan Adat Papua Barat, Kepala Bappeda, Kabiro Pemerintahan, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Komite I, Senator Razi mengapresiasi atas penyambutan Gubernur, MRPB, dan DPRPB, Dewan Adat, dan sejumlah pejabat daerah atas penyambutan dan penerimaan Timja Otsus Papua. Razi menyatakan bahwa kehadiran Timja Otsus ke Papua Barat ialah untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RUU perubahan Otsus Papua yang akan dibahas segera.

“Kami berharap dalam forum ini mendapatkan banyak masukan yang konstruktif dan kesepahaman bersama antara DPD RI dengan Pemerintah dan masyarakat Papua Barat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan di tanah Papua,” lanjutnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melakukan Perubahan atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua melalui Surat Presiden yang telah ditembuskan kepada DPD RI tanggal 04 Desember 2020 dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam surat bernomor R-47/Pres/12/2020 tersebut ditegaskan bahwa pembahasan RUU ini mejadi prioritas utama untuk segera dibahas dan disahkan bersama.

Bahwa, Komite I ditugaskan untuk menyusun Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Komite I telah membentuk Tim Kerja yang akan membahas Pandangan terhadap draft RUU tersebut serta akan terlibat aktif dalam pembahasan RUU secara tripartit bersama DPR RI dan Pemerintah.

Fachrul Razi mengatakan revisi terbatas hanya bibit baru konflik di Papua, tanpa revisi menyeluruh, tidak akan memberikan solusi komprehensif kepada Papua.

"Revisi Otsus Papua harus menjamin kewenangan Papua, adanya partai politik lokal, adanya Komnas HAM dan KKR di Papua serta anggaran dana Otsus yang jauh lebih besar," tegas Fachrul Razi yang juga Senator asal Aceh.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas