Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Harlah PERGUNU, Ketua DPD RI Siap Bantu Penambahan Kuota PPPK Guru Madrasah

Penambahan Kuota pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk guru madrasah

Harlah PERGUNU, Ketua DPD RI Siap Bantu Penambahan Kuota PPPK Guru Madrasah
DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menjadi pembicara utama di peringatan Hari Lahir Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Provinsi Lampung, Sabtu (27/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Penambahan Kuota pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk guru madrasah harus menjadi perjuangan utama PERGUNU.

Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menjadi pembicara utama di peringatan Hari Lahir Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Provinsi Lampung, Sabtu (27/3/2021).

LaNyalla yang hadir secara virtual itu mengatakan, DPD RI, melalui Komite III yang merupakan mitra Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berupaya membantu penambahan Kuota PPPK untuk guru madrasah.

“Insya Allah kami di DPD RI siap membantu,” tandas Senator dari dapil Jawa Timur itu.

Dikatakan LaNyalla, dari 1 juta Kuota nasional untuk program PPPK tersebut, guru madrasah di bawah Kemenag hanya mendapat jatah sekitar 9.400.

Padahal berdasarkan catatan Kemenag terdapat sekitar 290 ribu guru madrasah. Bahkan menurut catatan PERGUNU, terdapat sekitar 580 ribu guru madrasah non-PNS.

“Kuota yang diberikan melalui Kemenag sangat kecil, kurang dari 1 persen dari 1 juta Kuota nasional. Ini harus diperjuangkan oleh PERGUNU sebagai wadah para guru Nahdlatul Ulama, yang nota bene mayoritas mengajar di madrasah,” ujarnya.

Selain soal Kuota PPPK, mantan ketua umum Kadin Jatim itu juga menyinggung kebijakan penetapan standar minimal honor untuk guru yang disetarakan dengan PNS Golongan III A masa kerja nol tahun, dengan besaran honorarium sekitar Rp 2,5 juta per bulan.

"Ini juga berkaitan dengan topik yang pertama tadi. Karena kalau pun guru-guru belum mendapat kuota PPPK, tetapi mendapat payung regulasi yang menjamin bahwa honorarium yang diterima telah ditetapkan batas minimumnya," ujarnya.

Namun program yang dicanangkan di era Menteri Pendidikan Muhajir Effendi itu belum terlaksana. Di lapangan masih dengan mudah bisa ditemukan guru-guru yang mendapat honor sangat tidak memadai.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas