Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua DPD RI Singgung Masalah Banjir Saat Ramah Tamah dengan Pj Gubernur Kalsel

Hadiri ramah tamah di rumah jabatan Gubernur Kalsel, Senin (24/5), persoalan banjir di sejumlah wilayah Kalsel menjadi perhatian Ketua DPD RI.

Ketua DPD RI Singgung Masalah Banjir Saat Ramah Tamah dengan Pj Gubernur Kalsel
DPD RI
Ketua DPD RI menerima undangan ramah tamah dari Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, di rumah jabatan Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (24/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima undangan ramah tamah dari Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, di rumah jabatan Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (24/5/2021).

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persoalan banjir. Di awal tahun ini, sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dilanda bencana banjir.

Menurut LaNyalla, ada sejumlah pendapat mengenai penyebab banjir Kalsel saat itu. Pertama, banjir disebut akibat curah hujan yang sangat tinggi dan berlangsung cukup lama.

"Akibatnya Daerah Aliran Sungai Barito tidak mampu menampung debit air dan meluap. Pendapat itu disampaikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup," katanya.

Sementara pendapat kedua disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang menyatakan banjir disebabkan oleh deforestasi atau pengurangan luasan hutan dan alih fungsi hutan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir.

"Menurut saya, kedua pendapat tersebut benar. Karena sama-sama menyajikan data. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menunjukkan data Anomali Cuaca akibat fenomena alam LaNina dan tingkat curah hujan yang tinggi. Sementara LAPAN menunjukkan data perbandingan hutan Kalsel dari citra satelit," katanya.

LaNyalla menambahkan, data yang ada seharusnya bisa digunakan sebagai masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari.

"Mitigasi Bencana mutlak harus dilakukan dengan serius dan menyentuh akar permasalahan. Kalau akar permasalahannya Deforestasi, maka jalan keluarnya adalah Reforestasi, atau penanaman hutan dan pohon kembali. Tentu dengan melakukan rehabilitasi lahan. Terutama di bekas pertambangan," katanya.

Dalam kondisi ini, LaNyalla menyebut fungsi penegakan hukum dan aturan di lapangan menjadi mutlak.

"Jadi, jangan hanya menyiapkan emergency plan ketika bencana sudah datang. Lakukan pemetaan dan kemudian tahapan untuk mencegah terulangnya bencana tersebut. Sebab, karakteristik setiap bencana tentu berbeda," ujarnya tegas.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas