Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kunjungi Radar Tarakan, LaNyalla Sebut Amandemen UUD 1945 ke-5 Bantu Putra Daerah Maju Capres

DPD akan berjuang menghapuskan ambang batas capres atau Presidential Threshold yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kunjungi Radar Tarakan, LaNyalla Sebut Amandemen UUD 1945 ke-5 Bantu Putra Daerah Maju Capres
DPD RI
Ketua DPD RI saat melakukan media visit ke Radar Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (25/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menyuarakan amandemen ke-5 UUD 1945. Kali ini, LaNyalla membahas hal tersebut saat melakukan media visit ke Radar Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (25/5/2021).

Kehadiran LaNyalla bersama rombongan, diterima Direktur Radar Tarakan Anthon Joy Nahampun dan Pemred Radar Tarakan Azwar Halim, beserta jajaran.

Anthon Joy menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran LaNyalla.

“Kami sangat bangga atas kehadiran para senator. Sebuah kehormatan bagi kami Ketua DPD RI berkenan hadir,” ucapnya.

Sementara LaNyalla meminta dukungan kepada Radar Tarakan atas inisiasi DPD terhadap wacana amandemen konstitusi ke-5. Dengan amandemen ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari jalur independen bisa mengikuti Pilpres melalui DPD.

LaNyalla menjelaskan, DPD memperjuangkan amandemen ke-5 lantaran amanat amandemen ke-4 UUD 1945 hanya mengizinkan partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

“Sekarang jadi tertutup saluran buat putra putri terbaik daerah di luar kader partai atau mereka yang non-partisan untuk maju di pilpres. Hal ini yang sedang kita perjuangkan, mohon bantuan teman-teman Radar Tarakan untuk expose masalah tersebut,” katanya.

Senator Jawa Timur ini mengingatkan, sebelum amandemen, DPD RI yang merupakan jelmaan Utusan Daerah bisa terlibat aktif di MPR RI bersama DPR RI dan utusan golongan untuk mengusulkan dan menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Tapi setelah amandemen, utusan golongan hilang, dan utusan daerah berubah menjadi DPD. Tapi kewenangan kita ikut hilang sehingga hanya parpol yang bisa usung capres. Makanya kita menuntut hak kita sebagai non partisan karena kami sebagai anggota DPD kan kami nggak boleh masuk parpol,” jelas LaNyalla.

Ditambahkannya, DPD sebagai utusan daerah idealnya menjadi sarana bagi putra putri terbaik non partisan yang ingin maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas