TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Sebanyak 57 Raja dan Sultan se-Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), menegaskan sikap serta kesamaan jiwa dengan perjuangan DPD RI.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), KPH Eddy S Wirabhumi, saat memberikan sambutan pada pembukaan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) I, di Keraton Sumedang Larang (KSL), Rabu (29/9/2021).

Festival yang dibuka Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, selain dihadiri Raja dan Sultan serta Permaisuri dan Pangeran, juga dihadiri Senator Fadhil Rahmi dan Sudirman (Aceh), Ahmad Bastian dan Bustami Zainuddin (Lampung), Alexander Fransiscus dan Darmansyah Husein (Bangka Belitung), Sukiryanto (Kalimantan Barat), Gusti Farid (Kalimantan Selatan), Habib Ali Alwi dan Muhammad Ali Ridho (Banten).

Hadir pula Senator Andi Muhammad Ihsan (Sulawesi Selatan), Evi Apita Maya (NTB), Eni Sumarni dan Asep Hidayat (Jawa Barat), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Ahmad Nawardi (Jawa Timur) serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Selain itu, hadir Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Harian MAKN KPH Eddy S Wirabhumi, Sekjen MAKN RA Yani WSS Koeswodidjaja, Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.

Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), KPH Eddy S Wirabhumi, secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD RI beserta jajaran yang telah mendukung penuh FAKN I.

“Proses acara ini melewati jalan yang sangat panjang. Tujuannya tentu saja mempertahankan nilai luhur yang masih hidup dan menggali nilai-nilai baru," kata Eddy.

Eddy menyebut DPD RI menggagas gerakan bersama MAKN melalui Kelompok Kerja yang sudah terbentuk. Menurut Eddy, LaNyalla sebagai Ketua DPD RI juga telah berkeliling Nusantara untuk bertemu para Raja dan Sultan guna menyamakan persepsi dan ghiroh perjuangan.

Oleh karena itu, Eddy optimistis pada forum ini akan lahir kebersamaan yang luar biasa antara MAKN dan DPD RI.

“Sesungguhnya melalui anggota DPD RI aspirasi suara murni masyarakat bisa tersampaikan lantang di parlemen. Karena biasanya suara yang dari DPR RI lebih kental kepentingan-kepentingan politik. Sedangkan kami adalah organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan. Oleh karenanya, bersama DPD RI kami lebih merasa satu jiwa," tegas Eddy.

Salah satu agenda penting dalam pertemuan ini adalah Musyawarah Madya. Ia berharap forum mulia tersebut dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru, satu gerakan bersama menggagas lahirnya konsep bersama untuk keutuhan NKRI melalui Kerajaan dan Keraton bersama DPD RI.

Eddy juga berharap RUU Masyarakat Hukum Adat yang telah sejak lama diperjuangkan agar dapat kembali didorong bersama-sama untuk segera mendapatkan pengesahan.

“Ketua DPD RI sudah berkomitmen agar RUU Masyarakat Hukum Adat itu diwujudkan menjadi nyata. Ratifikasi Konvensi Unesco sudah dilakukan sejak lama. Namun negara kita belum mewujudkan Ratifikasi itu dalam undang-undang," kata dia.

Oleh karena itu, ia menyebut dalam Musyawarah Madya para Raja dan Sultan bersepakat untuk mendorong DPD RI memperjuangkan lebih nyata RUU tersebut.