“Ini menjadi kebahagiaan sekaligus beban lalu lintas, yang mana preferensi masyarakat untuk menggunakan moda transportasi publik cenderung menurun, dan lebih menyukai moda transportasi privat,” sesalnya.

Menurut Agus, pembatasan mobil privat harus secara komprehensif, salah satunya pencabutan kebijakan PPnBM, kebijakan keringanan PPnBM mengakibatkan kenaikan jumlah kendaraan pribadi sampai dengan 30%. Aksesbilitas difasiltasi, kemudahan dan harga murah kendaraan privat, berdampak bagi Kota Yogyakarta, pada saat weekend hampir seluruh ruas jalan nilai VC Ratio 0,8.

Sedangkan dari aspek pariwisata, GKR Bendara selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY menuturkan, pandemi covid mengubah moda para wisatawan, ada shifting habits dari yang semula menggunakan pesawat, setelah di Yogyakarta memanfaatkan sewa kendaraan, sekarang menggunakan kendaraan pribadi.

“Menjadi point penting dari para wisatawan adalah masalah konektivitas, kemacetan di Sleman dan Yogyakarta, namun moda transportasi ke Gunungkidul dan Kulon Progo masih sangat kurang, jadi wisatawan lebih nyaman dengan mobil pribadi, akibatnya penumpukan kendaraan di beberapa destinasi wisata,” imbuhnya.

GKR Bendara juga menjelaskan visiting jogja saat ini sedang berkoordinasi dengan Dishub DIY untuk mengkonektivikasikan kantung-kantung parkir yang tersedia, agas bisa diakses melalui aplikasi visiting jogja.

Harapannya, aplikasi visiting jogja juga bisa mengakomodir wisatawan dari generasi milineal dan generasi Z yang information friendly, misalnya trans yogya terintegrasi dengan aplikasi visiting jogja sehingga memudahkan untuk pembelian tiket dan sebagainya.

Mengakhiri sesi diskusi Anggota DPD RI DIY, Muhammad Afnan Hadikusumo merangkum beberapa usulan solusi pasca pembangunan jalan tol Yogyakarta antara lain: pembangunan infrastruktur yang memadai, diantaranya ruas jalan Prambanan-Gading yang mendukung konektivitas destinasi wisata, penambahan kantung parkir (parking area) yang representatif, penyusunan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penumpukan kendaraan (one way system, larangan parkir on street, full one way), serta pengaturan transportasi massal yang terintegrasi.(*)