TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai para pendiri bangsa akan menangia jika tahu arah perjalanan Indonesia saat ini. Karena, Indonesia terjerumus dalam kubangan liberalisme kapitalistik, tak seperti cita-cita luhur dan hakiki lahirnya bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menyampaikan keynote speech pada acara Sekolah Pimpinan HMI dengan tema "Genealogi Kepemimpinan Bangsa Menuju Era Emas 2045" Pengurus Besar HMI, Kamis (13/1/2022).

Hadir pada kesempatan itu Ketua Umum PB HMI Raihan Airatama, Ketua Pelaksana Pimpinan Sekolah HMI Heno Angkotasan, Sekretaris Pelaksana Pimpinan Sekolah HMI Ali Yusuf Siregar dan para peserta Sekolah Pimpinan HMI.

Menurut LaNyalla, genealogi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari asal usul sejarah dan warisan budaya suatu bangsa.

"Jika kita berbicara tentang genealogi kepemimpinan bangsa, sudah tentu kita harus membedah bagaimana bangsa ini lahir dan menjadi sebuah negara," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengajak seluruh hadirin untuk flash back ke belakang.

"Marilah kita mencoba merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa kita. Seandainya mereka berada di tengah-tengah kita hari ini dan melihat bagaimana wajah Indonesia hari ini," ucapnya.

Untuk melihat lebih dekat cita-cita para pendiri bangsa, LaNyalla membuka rekaman beberapa percakapan para pendiri bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

Muhammad Yamin, kata LaNyalla, dengan tegas mengatakan Negara Rakyat Indonesia adalah Pemerintahan Syuriyah, pemerintahan yang didasarkan atas permusyawaratan antarorang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas faham perwakilan.

"Sementara Ki Bagoes Hadikoesoemo mengatakan bahwa kita harus mempersatukan pendapat-pendapat yang bertentangan, sehingga
menjadi bulat," papar LaNyalla.

Dan Mr Soepomo mengatakan, cara mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi barat, yang menyamakan manusia satu sama lain, seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya.

Lalu, Bung Karno memungkasi dengan mengatakan, kalau mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

"Itulah sebagian pemikiran para pendiri bangsa yang berada dalam suasana kebatinan yang sama. Pemikiran-pemikiran jernih tersebut lahir karena mereka merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah," tegas LaNyalla.

Menurut LaNyalla, demokrasi Pancasila berbeda dengan Isme-Isme yang ada, seperti liberalisme di barat atau komunisme di timur.