Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara Amirul Tamim mengatakan bahwa terdapat sebagian pemda yang kelabakan ketika pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran.

“Bagaimana masukan BPK RI terhadap Pemda atas hal tersebut?” Saya yakin adanya kehadiran BPK RI membuat pengelolaan keuangan daerah semakin baik," tanyanya kepada BPK RI Perwakilan Sulsel.

“Opini WTP namun masih terdapat banyak temuan. Dampak dari pemeriksaan, secara politis, menjadi bahan publikasi Pemda kepada masyarakat,” ucap Anggota Komite IV dari Provinsi Sulawesi Tengah, A.S. Malonda. Pernyataannya tersebut tak terlepas dari kondisi di daerah, di mana ia kemudian menanyankanrespon BPK RI terhadap hal tersebut.

Maya Rumantir, Senator dari Sulawesi Utara menanyakan jawaban BPK RI Sulsel mengingat masih banyaknya di Pemda?

"Bagaimana pandangan BPK Sulsel terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Sulsel?” tanyanya kepada BPK RI Perwakilan Sulsel.

Sebagai koordinator kunjungan DPD RI di Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Senator Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan pengawasan BPK RI terhadap Pemerintah Daerah di Provinsi Sulsel. Dengan begitu, diharapkan jumlah temuan berulang di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berkurang.

Rapat kunjungan kerja ini kemudian disambung dilanjutkan dengan diskusi antara BPK Sulawesi Selatan dan Komite IV DPD RI.

Sukiryanto selaku pimpinan rapat menutup diskusi dengan menyampaikan apresiasinya atas pemaparan serta diskusi yang berlangsung dari BPK Sulawesi Selatan di dalam forum.

Tak lupa, ia menekankan bahwa hasil rapat kerja mengenai pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu bahan dalam dokumen pertimbangan DPD RI, yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama BPK RI dan instansi lainnya di tingkat pusat.(*)