TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, menyampaikan tanggapannya terkait menurunnya pendapatan Negara dalam APBN 2016 pada Rapat kerja Pembahasan RAPBN 2017, Selasa (19/7).

Pendapatan Negara pada APBN 2016 sebesar Rp 88,05 triliun menurun angkanya dibanding tahun sebelumnya.

Karena itu, lanjut Heri, Pemerintah harus lebih kreatif menggenjot penerimaan Negara sebagai antisipasi dari proyeksi menurunnya juga Penerimaan Negara pada RAPBN 2017.

Penurunan ini akan berdampak pada realisasi target-target pembangunan yang bersifat strategis dan prioritas seperti kedaulatan pangan dan infrastruktur.

“Pemerintah harus mampu menyiasati penerimaan yang masih bergantung dari pajak. Padahal, penerimaan pajak cenderung menurun dari tahun ke tahun,” ucap Heri.

Dalam APBN-P 2016 proporsinya sudah mencapai 88,04%.

Penerimaan pajak kuartal I 2016 turun Rp 4 triliun dibanding periode yang sama 2015.

Jadi, secara total, penerimaan pajak kuartal I 2016 baru mencapai Rp 194 triliun.

Lebih spesifik lagi, sambung politisi Gerindra itu, penerimaan pajak dari bea cukai masih belum optimal.

Heri menyebutkan hingga Juni 2016, penerimaan pajak baru mencapai 33,23% dari target.

“Penerimaan yang tidak optimal pasti akan berdampak pada penurunan belanja pemerintah,”tutur Heri.

Dalam APBN-P 2016, belanja pemerintah turun Rp 47,88 triliun akibat revisi penerimaan yang turun.

“Sebab itu, pemerintah mesti melakukan langkah-langkah strategis,” ungkap Heri lagi.

Pertama, langkah strategis yang dimaksud adalah belanja difokuskan pada agenda prioritas dan strategis yang terukur dan berdampak pada perekonomian nasional.

Kedua, langkah strategi berupa optimalisasi dan efisiensi belanja ke program-program produktif ketimbang program yang bersifat rutin.

Terakhir, langkah strategis menyangkut percepatan belanja pusat dan daerah secara lebih agresif, terbuka, dan tepat sasaran.

“Tidak boleh lagi ada anggaran yang mengendap dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, anggaran kedaulatan pangan yang mencapai Rp 70 triliun tapi dampak penggunaannya tidak terukur,” tandas politis dari dapil Jabar IV ini.

Pada bagian lain, Heri juga mengungkapkan soal utang negara yang sudah mencapai Rp 4.000 triliun dan berpotensi menciptakan defisit APBN, yang dari tahun ke tahun makin lebar.

Posisi terakhir defisit sebesar 2,48%. Tumpukan utang itu tentu akan mengancam cadangan devisa yang saat ini tercatat USD 109,8 miliar.

“Cadangan devisa memang meningkat, tapi peningkatan itu hanya karena adanya penerbitan global bonds pemerintah dan hasil lelang surat berharga Bank Indonesia (SBBI) yang sebenarnya juga utang,” tandas Heri.

(Pemberitaan DPR RI)