Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Hendrawan Supratikno, menilai pidato Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 dinilai berani, meski berisiko. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI menargetkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) rampung dalam masa sidang ini. Pasalnya penyelesaian RUU tidak sepenuhnya di bawah kendali DPR RI, ada campur tangan pemerintah yang tidak bisa dibaikan. Jika DPR RI berkehendak menyelesaikan, tapi pemerintah tidak memiliki political will, maka tidak akan terwujud.

“Yang pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa pidato Ketua DPR ini adalah pidato yang berani, saya mengapresiasi keberanian Pak Bambang Soesatyo. Karena pidato itu kan tertulis dinyatakan dalam suatu Rapat Paripurna yang kita semua tahu, rapat yang punya gengsi  dan forum tertinggi di DPR," papar Hendrawan dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tajuk '4 RUU Rampung Sesuai Target?’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). 

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang kewenangan membentuk Undang-Undang (UU) ada pada DPR RI, tapi pembahasannya harus bersama pemerintah. Itulah faktor di luar kendali yang dimaksud oleh Hendrawan.

"Soalnya target-target seperti itu memiliki risiko,  memiliki risiko tadi sudah dikatakan bahwa saham untuk penyelesaian satu RUU menjadi undang-undang itu kan 50 persen – 50 persen,  artinya ada faktor yang berada di luar kendali DPR,” ungkapnya. 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini pun mengenal Ketua DPR RI sejak dulu, sebagai pemimpin yang selalu berani mengambil risiko.

"Kalau  sesuatu di luar kendali kita dan kita membuat target itu  mengandung risiko, tetapi memang Bapak Bambang ini dari dulu orang yang berani ambil risiko,  ingat waktu menjadi Anggota Pansus Century berani sekali,  jadi ini pun berisiko," ujar Hendrawan. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyinggung kendala dalam pembahasan RUU, seperti komunikasi, koordinasi, dan sinergi kegiatan yang ada di DPR dengan yang ada di pemerintah, sampai hari ini belum maksimal.

"Itu sebabnya kami dua bulan yang lalu menerima surat dari surat tindakan dari ketua DPR menanyakan kepada pemerintah tentang status beberapa RUU termasuk Pertembakauan dan Minuman Beralkohol. Tapi sampai hari ini ketika kita mengundang sektor strategis yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi leading sector untuk membahas persoalan ini sering kali tidak hadir dalam pertemuan,” jelas Hendrawan. (*)